Pemerintah Gelontorkan BLT untuk 29,3 Juta Penerima

>> Disiapkan opsi untuk menjaga daya beli karyawan di sektor formal dengan memberikan bantuan sosial melalui BP Jamsostek.

>> Penyaluran BLT mesti tepat sasaran sehingga tidak mubazir dan memberikan manfaat bagi penerima bantuan.

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin dan kelompok ko­munitas, di antaranya pengemudi ojek dalam jaringan (daring) untuk menjaga daya beli dalam menghadapi imbas Co­vid-19. Pemerintah juga terbuka atas tawaran dari sejumlah negara asing ter­kait bantuan untuk menangani wabah Covid-19 di dalam negeri.

Sekretaris Kementerian Koordina­tor bidang Perekonomian, Susiwijono, menjelaskan skema BLT akan dirancang dalam stimulus ekonomi lanjutan. “Ada sekitar 29,3 juta orang rumah tangga termiskin di Indonesia yang akan di­gelontorkan BLT. Dari jumlah itu, data yang sudah valid di Kementerian Sosial ada 15,2 juta orang penerima bantuan pangan nontunai atau dikenal program Sembako,” katanya di Gedung BNPB, Ja­karta, Kamis (26/3).

Menurut Susiwijono, untuk 14,1 juta orang sisanya, pemerintah sedang menghitung kembali sambil menggulir­kan BLT untuk 15,2 juta orang tersebut.

Selain kepada masyarakat termiskin, BLT selanjutnya untuk kelompok komu­nitas terdampak. Sasaran pertama ada­lah para pekerja sektor informal, seperti warung, toko-toko kecil, pedagang pa­sar, dan sebagainya. Sasaran kedua ada­lah para pelaku usaha transportasi on­line, seperti pengemudi Gojek dan Grab serta pekerja informal lainnya, termasuk pekerja harian di mal, pusat perbelan­jaan, dan lainnya.

Terkait data, Susiwijono mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerin­tah daerah terutama DKI Jakarta, Gojek, Grab, dan beberapa asosiasi, salah satu­nya Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Pemerintah juga sedang mengkaji opsi lainnya untuk menjaga daya beli karyawan di sektor formal dengan mem­berikan bantuan sosial (bansos) mela­lui BP Jamsostek. “Kita akan besarkan dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bansos yang besarnya ma­sing-masing satu juta rupiah, plus insen­tif satu juta rupiah selama empat bulan. Jadi, lima juta rupiah per orang,” ujarnya.

Bagi para pekerja nonformal, pe­merintah juga telah menyiapkan kartu prakerja yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas maupun skill para pekerja. Nantinya, penerima kar­tu prakerja mendapatkan insentif satu juta rupiah per bulan. Keputusan ini di­berlakukan selama empat bulan guna memitigasi dampak penyebaran virus korona terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah tersebut, di antara­nya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK, mempertahankan produktivitas eko­nomi dan produktivitas masyarakat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah In­donesia terbuka atas tawaran dari se­jumlah negara asing terkait bantuan un­tuk menangani wabah Covid-19. “Untuk bantuan ya kita pertimbangkan, yang penting alat-alat kesehatan itu sudah masuk, sudah kita terima, dan juga pe­merintah tetap terbuka,” kata Wapres.

Wapres menjelaskan alat-alat tes Co­vid-19 dari Tiongkok yang telah diterima Indonesia didistribusikan ke seluruh pro­vinsi di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku koordinator Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia.

Tepat Sasaran

Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM, Sukamdi, mengatakan penya­luran BLT di masa normal sering tidak tepat sasaran (mistargeting).

“Masalah utama penyaluran BLT kita adalah mistargeting. Untuk itu, saat ini mekanismenya, risikonya, harus dihi­tung cepat sehingga masa darurat ko­rona ini bisa dilewati,” katanya

Menurut Sukamdi, jika masalah mis­targeting tidak menjadi soal dalam penya­luran di masa darurat maka yang diperlu­kan adalah mekanisme yang disalurkan benar-benar sesuai di masa darurat.

“Jika memungkinkan penyaluran BLT melalui mekanisme voucer yang hanya bisa ditukarkan dengan bahan pangan, dan penukaran voucer oleh warung sa­ngat dipermudah. Sehingga ekonomi berjalan, tapi juga tidak menyulitkan pemilik warung. Penerima BLT harus didorong untuk belanja di warung ter­dekat agar menggerakkan ekonomi di masa sulit,” kata Sukamdi. uyo/YK/AR-2