Defisit Melebar, Belanja RAPBN-P Naik
Memasuki semester II, belanja pemerintah diprediksi bakal membengkak. Pembengkakan belanja tersebut terkait sejumlah tambahan pos belanja prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, pemerintah menaikkan target belanja negara dari Rp 2.111,4 triliun menjadi Rp 2.080,5 triliun. Kenaikan belanja tersebut memicu pelebaran defisit.
Pemerintah pun memproyeksikan target defisit yang mendekati ambang batas, yakni 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dampaknya, utang pun naik Rp 76,6 triliun menjadi Rp 461,3 triliun dari yang semula Rp 384,7 triliun. Pembiayaan melalui utang tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp 467,3 triliun dan pinjaman neto Rp 6 triliun. Target penerbitan SBN tersebut mengalami kenaikkan Rp 67,3 triliun dari yang sudah ditetapkan dalam APBN 2017. Sementara pinjaman, berkurang Rp 9,3 triliun.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, meski ada kenaikkan, pihaknya memastikan kondisi utang Indonesia masih dalam batas aman. Porsi utang Indonesia saat ini masih di bawah 30 persen dari PDB. Bahkan masih di bawah rata-rata besaran utang negara G20.
“Saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai pengelolaan utang pemerintah. Saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya,” ujarnya, kemarin (7/7).
Sebagai informasi, meski defisit anggaran diajukan 2,92 persen dari PDB di RAPBN-P 2017, namun pemerintah memperkirakan realisasinya hanya 2,67 persen di akhir tahun. Proyeksi realisasi ini didapat terkait belanja negara yang tidak pernah sampai terserap 100 persen. Melainkan hanya 96-97 persen, sehingga defisitnya diperkirakan lebih rendah dari 2,92 persen.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan kenaikkan defisit pun diupayakan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi. Di mana, target pertumbuhan ekonomi juga dinaikkan dari 5,1 persen di APBN 2017 menjadi 5,2 persen pada RAPBN-P 2017. Maka dari itu, stimulus dari sisi fiskal sangat dibutuhkan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati atau prudent. Sebab, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. “Ini merupakan upaya pemerintahannya untuk mengejar ketinggalan pembangunan,” lanjutnya.
Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati dan profesional. “Kita fokus pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap terjaga risiko keuangan dan utangnya. Dengan harapan, bangsa ini bisa sejajar dengan negara maju di dunia dan mempunyai martabat yang tinggi dengan tercapainya keadilan dan kemakmuran,” jelasnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan, meski ada penambahan utang, pemerintah masih sanggup membayar utang dengan pengelolaan prudent. “Jangan dianggap itu (utang) naik begitu saja, tapi bisa juga berkurang. Jadi yang berkurang karena dibayar juga ada,” paparnya di Kantornya, kemarin.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu melanjutkan, pemerintah menambah utang dengan tujuan agar defisit fiskal tidak melampaui yang diperkirakan. Di sisi lain, pemerintah tidak ingin memangkas pos-pos belanja yang produktif. “Itu (utang) untuk menjaga supaya defisit tidak melampaui yang diperkirakan. Kita tidak ingin memangkas belanja untuk menjaga supaya APBN tidak kontraktif, tapi ekspansif,” imbuhnya.
Sebagai informasi, posisi utang pemerintah mencapai Rp 3.672,43 triliun per akhir Mei 2017. Jumlah utang tersebut naik sekitar Rp 5 triliun dari posisi April 2017 yang mencapai sekitar Rp 3.667,41 triliun.
Sementara itu, dalam usulan RAPBN-P 2017, defisit anggaran diajukan sebesar Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Nilai tersebut mengalami kenaikkan Rp 67 triliun dibanding yang ditetapkan di APBN 2017 sebesar Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari PDB.
Sepanjang Semester I-2017, pemerintah sudah menerbitkan SBN baik melalui lelang maupun non-lelang sebesar Rp 395,1 triliun atau 57,7 persen dari target indikatif penerbitan SBN di APBN 2017 senilai Rp 684,8 triliun. SBN yang diterbitkan mayoritas melalui lelang, yakni mencapai Rp 278,4 triliun. Sedangkan sisanya melalui non-lelang yaitu bookbuilding dan private placement. Dari total penerbitan SBN selama Semester I ini, mayoritas SBN yang diterbitkan adalah Surat Utang Negara (SUN) yang mencapai Rp 273,2 triliun. Sementara sisanya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total Rp 121,88 triliun. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
