Bergulirnya gugatan yang diajukan Afrizen Datuk Rangkayo Mulie terhadap Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari Kapalohilalang, Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian PUPR, berpotensi menghambat pengerjaan jalan tol Padang-Pelanbaru trase Padang-Sicincin. Pemerintah diminta tegas menyikapi gugatan ini.
“Seperti yang diketahui sebelumnya, persoalan pembebasan lahan tol ini masih terhalang pencairan ganti rugi masyarakat. Sebab, terhalang gugatan dari salah satu pihak. Hal ini berakibat pembebasan lahan pun tak bisa dilanjutkan,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy selaku Ketua Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol melalui anggota Tim Percepatan Syafrizal Ucok.
Menurut dia, jika persoalan tersebut dapat selesai, maka pembebasan lahan berikutnya hingga ke Pangkalan dapat dilanjutkan dengan lancar. Begitu juga progres pembangunan jalan tol itu sendiri, “Namun jika polemik di Padang-Sicincin saja belum usai, bagaimana caranya pengerjaan bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Hingga saat ini, tambah dia, pihak penggugat tanah masyarakat belum mencabut gugatannya. Sehingga, proses pembebasan lahan pun tidak bisa dilanjutkan. “Sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan terhadap penggugat oleh Polda Sumbar, namun panggilan tersebut tidak diindahkan hingga sekarang. Akibatnya, permasalahan pun tidak kunjung selesai,” tuturnya.
Saat ini yang diharapkan adalah bagaimana ketegasan Polda Sumbar terhadap penggugat yang membuat persoalan di Seksi Padang-Sicincin tersebut. Sehingga, ketika polemik itu selesai pembangunan jalan pun sudah bisa dimulai dan dilanjutkan ke seksi berikutnya.
“Progres pembesan lahan pun masih sama seperti sebelumnya yaitu 93 persen lebih, masalahnya sekarang kita hanya tinggal menyelesaikan pencairan ganti rugi terhadap masyarakat terdampak yang digugat saja,” lanjutnya.
Terakhir, ia menyebutkan, pembebasan lahan tol, serta pembangunan jalan tol akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Apabila seluruh instansi dan stakeholder mampu saling mendukung, saling bekerjasama demi pembangunan jalan tol tersebut.
Seperti diketahui Afrizen Datuk Rangkayo Mulie mengajukan gugatan terhadap Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari Kapalohilalang, Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian PUPR.
Gugatan yang dilayangkan Afrizen ke Pengadilan Negeri Pariaman itu, membuat sengsara pemilik lahan di Nagari Kapalohilalang. Pasalnya, harapan untuk lebih cepat menerima ganti kerugian lahan pun tarhambat. Terlebih, kondisi ini tak dapat ditangani oleh pihak-pihak terkait.
Dari data yang dihimpun Padang Ekspres di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pariaman, gugatan Afrizen tercatat dalam Nomor Perkara: 82/Pdt.G/2022/PN Pmn. Dalam riwayat perkara di SIPP PN Pariaman itu, tampak sudah dilakukan upaya mediasi.
Namun tampaknya tidak berhasil. Sehingga, persidangan digelar pada Senin, 30 Januari 2023. Belum ada jadwal sidang selanjutnya terkait perkara ini. Kemarin (23/2), Padang Ekspres sudah mencoba menghubungi dua tergugat dalam perkara ini.
Yakni, Ketua KAN dan Wali Nagari Kapalohilalang. Hanya saja, kedua pihak tersebut tidak mengangkat saat dihubungi via telepon langsung atau pun WhatsApp. Di sisi lain, pemilik lahan yang merasa tidak ada sangkut paut dengan Afrizen yang diketahuinya sebagai Datuk Suku Jambak, sangat kecewa dan dongkol.
Mereka berharap pihak terkait di pemerintahan mengambil sikap tegas terhadap gugatan Afrizen. Potensi terhambatnya pekerjaan Tol Padang-Pekanbaru di Padangpariaman itu, dibenarkan oleh Petugas Pembebasan Lahan dan Hubungan Masyarakat dari PT Hutama Karya Infrastruktur, Andi Prahmana.
“Sudah pasti menghambat (kelanjutan pembangunan tol, red), kalau saja pengerjaan memasuki kawasan itu dan perkara tidak selesai,” ungkap Andi ketika dihubungi ke nomor ponsel pribadinya, kemarin.
Sekarang, sambung Andi, pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 di Padangpariaman, kontraknya berbeda dengan pengerjaan sebelumnya. “Kontrak kerja kita sekarang itu sampai Sicincin. Kalau Sicincin ini selesai, ya sudah pasti masuk ke Kapalohilalang,” ujar Andi.
Andi memperkirakan pengerjaan tol rampung sampai ke Sicincin sekitar pertengahan tahun ini. Setelah itu, barulah dilakukan pembahasan/kontak lanjutan untuk masuk ke trase di Kapalohilalang. “Ya, mudah-mudahan perkara ini sudah selesai menjelang pengerjaan dilakukan di Kapalohilalang,” harap Andi.
Andi turut menjelaskan progres pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru di Padangpariaman saat ini. Katanya, panjang penanganan yang sudah dilakukan sekitar 24,35 kilometer (km). Sedangkan total lahan bebas/lahan menerus 21,25 km, dan spot-spot lahan 4,5 km. Lalu, lahan yang sudah dibuka 15,95 km dan progres LMP 6,01 persen.
Untuk fokus pekerjaan, lanjut Andi, yaitu di lahan bebas menerus pada STA 6+200-STA 6+950, STA 7+100-STA 7+575, STA 9+450-STA 10+000, STA 10+850-STA 11+950, STA 13+100-STA 14+200, STA 19+000-STA 19+975, dan STA 21+600-STA 30+000.
“Tahapan pekerjaan saat ini yaitu pembersihan tempat kerja, pekerjaan tanah, pembuatan direksi keet, pekerjaan struktur (jembatan dan box culvert), dan pekerjaan pagar ROW,” jelasnya.
Untuk kendala, katanya terdapat pada spot-spot belum bebas. Yakni di STA 10+000-STA 10+169, STA 15+300-STA 15+870, STA 16+500-STA 16+600, dan STA 19+850-STA 20+050. (cr4/apg/wni)
