JAKARTA – Pemilu adalah titik paling penting dalam sebuah demokrasi. Sebab lewat pemilu kedaulatan rakyat direpresentasikan. Pemilu pula yang jadi pembeda sistem demokrasi dengan sistem otoriter atau oligarki. Semua elemen bangsa harus punya komitmen mewujudkan pemilu yang berkualitas. Sehingga pemilu benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat.
“Kita paham bahwa di dalam demokrasi, titik terpenting dari demokrasi itu adalah pemilihan umum, karena satu-satunya momentum yang melibatkan seluruh warga masyarakat, dalam sistem kedaulatan di tangan rakyat, yang berbeda dengan sistem otokrasi atau oligarki. Jadi pemilihan umum ini adalah bagian yang sangat penting,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberi sambutan di acara Rakornas dan Penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tahun 2019 di Jakarta Utara, Sabtu (14/12).
Tito menambahkan Indonesia adalah negara demokrasi. Sistem ini mulai dirasakan diterapkan secara utuh sejak tahun 1998. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Sejak saat itulah pemilu menjadi titik terpenting dalam demokrasi. Tapi tentunya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, perlu ditunjang dengan kekompakan penyelenggara pemilu. Sehingga pesta politik yang melibatkan rakyat ini pun bisa berjalan sukses.
“Nah ini, suatu pemilihan umum itu bisa sukses kalau unsur-unsur orkestrasi kekompakkan setiap yang menjalankan elemen-elemen ini dengan baik, yang paling utama adalah Penyelenggaraan Pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP sampai ke MK.
Tak hanya itu, kesuksesan pemilu juga perlu ditunjang oleh peserta pemilu maupun partai politik yang maju dalam kontestasi pesta demokrasi itu.
Para peserta harus bermain sehat agar tercipta hasil demokrasi yang sehat pula,” kata Tito. Para kontestan, kata Tito, harus siap menang dan siap kalah. Hal ini memang mudah untuk bisa diucapkan. Tapi dalam pelaksanannya tidak ada yang mau siap untuk kalah. Semua siap untuk menang.
Pemerintah sendiri lanjut Tito tentunya dalam posisi mendukung agenda politik yang melibatkan rakyat. Misalnya, mendukung pelaksanaan Pilkada, di mana tahun depan sudah digelar kembali pemilihan kepala daerah serentak di banyak daerah. Agenda demokrasi ini perlu didukung dengan kesiapan anggaran APBD masingmasing daerah. Salah satunya melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Contoh tahun depan kita menghadapi 270 Pilkada, dari sekarang kami sudah menggenjot semua kepala daerah, karena bulan ini adalah bulan penting mereka sudah harus mengalokasikan APBD mereka dan menetapkan APBD mereka secepat mungkin, dalam APBD itu harus sudah masuk komponen untuk penyelenggaraan Pilkada. Pengamanan juga menjadi aspek penting dalam mensukseskan pemilu. Perencanaan perlu dibuat sedetail mungkin, termasuk memetakan area rawan konflik,” kata Tito.
Partisipasi Masyarakat
Tito juga mengingatkan bahwa masyarakat juga punya peranan sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Sukses atau tidaknya sebuah pemilu, salah satu kuncinya adalah partisipasi masyarakat. Karena itu, ia minta tokoh masyarakat dan masyarakat untuk tetap menjaga kondisivitas dan persatuan meski berbeda pilihan.
“Peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk menyambut ini sebagai pesta demokrasi, dalam prakteknya, bisa terjadi polarisasi, keterbelahan, saya menyampaikan dalam berbagai kesempatan, Pemilu maupun Pilkada itu memang boleh beda pendapat, tapi tidak memecah belah persatuan,” kata Tito.
Media massa juga peranannya jangan diabaikan. Karena itu, Tito meminta kepada insan pers untuk menjalankan jurnalisme damai dalam mewartakan berita. ags/AR-3
