BP/DUDY OSKANDAR
Mgs Syaiful Padli
Palembang, BP
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) daerah pemilihan (Dapil) kota Palembang Mgs Syaiful Padli dengan tegas menolak rencana pihak pemerintah kota (Pemkot) Palembang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui Build Operate dan Transfer (BOT) terhadap beberapa aset yang dimiliki oleh pemerintah kota Palembang.
“Karena sudah banyak contoh bagaimana BOT yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun pada akhirnya justru terbengkalai,”kata anggota DPRD Sumsel Syaiful Padli, Kamis (4/3).
Apa yang diwacanakan oleh Pemkot Palembang untuk menggaet investor melalui BOT untuk membackup keuangan Pemkot Palembang yang mengalami defisit.”Pemkot butuh dana sehingga melakukan pendanaan jangka pendek,”kata politisi PKS ini.
Oleh karena itu, harusnya Pemkot melakukan solusi lain, sehingga BOT yang dilakukan tidak merugikan Pemkot Palembang.
Belajar dari pengalaman pemprov Sumsel yang melakukan BOT terhadap pasar Cinde justru tidak menguntungkan pemprov dan saat ini pembangunan pasar Cinde justru mandek.”Karena pasar Cinde cagar budaya tidak boleh dirobohkan untuk pembangunan pasar dan mall, na ini jadi pelajaran,”katanya.
Begitu juga kantor walikota Palembang sebagai cagar budaya untuk itu harus dijaga dia dilestarikan, jika itu kantor walikota ini di BOT kan maka akan merusak sejarah dari kantor itu sendiri.”Oleh karena itu kantor ini harus kita jaga, dan jangan sampai kantor ini dikelola oleh pihak ketiga melalui program BOT,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini.
Sebelumnya Pemerintah Kota Palembang berencana menawarkan pengelolaan aset termasuk kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jalan Merdeka kepada investor atau pihak ketiga.
Akan tetapi, gedung ledeng Kantor Wali Kota Palembang tetap dipertahankan fungsi dan heritage nya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Ahmad Mustain mengatakan, beberapa aset Pemkot Palembang akan ditawarkan ke pihat ketiga dalam bentuk BOT.
“Karena rencana kita mau memindahkan perkantoran Pemerintah Kota Palembang yang di Merdeka ke kawasan Keramasan di atas lahan seluas 30 hektar, aset yang ada disini kami tawarkan ke pihak investor untuk dijadikan pusat kegiatan bisnis supaya lebih bermanfaat, ” kata Mustain ketika dijumpai, Kamis (4/3).
Ia menegaskan gedung ledeng Kantor Wali Kota Palembang akan tetap berdiri untuk mempertahankan fungsi dan sejarahnya. Mustain menyebut, pihak hotel dan bank adalah yang tertarik untuk hal ini.
“Yang sudah tertarik membicarakan ini adalah bank dan hotel. Gedung ledeng tetap tidak diubah, hanya dijadikan lobby hotel. Bagian belakang, yakni di ruang asisten dan Kabag jadi kamar hotel. Tapi ditegaskan gedung ledeng tetap dipertahankan. Termasuk ruangan Wali Kota, Wawako, dan Sekda tidak dirubah sama sekali. Belakang bisa jadi kolam renang, ” katanya.
Bangunan yang bisa dipertahankan dan diubah sebagai aset tertentu bisa diubah, tapi tidak merubah fungsi seperti gedung ledeng tidak dirubah. Tapi bagian belakangnya saja.
“Apalagi bagian belakang sudah termasuk fungsi tambahan, ” katanya. #osk
