Membangun pariwisata tidak bisa setengah hati, perlu keseriusan kepala daerah. Tentunya harus ditopang dengan penganggaran, maupun berbentuk kebijakan. Serta, memiliki prioritas dan rencana matang.
”Tidak semua kepala daerah di Sumbar peduli terhadap kemajuan pariwisata. Ada yang 40 persen, ada 60 persen, ada juga yang 100 persen. Ini bisa kita lihat dari porsi dana APBD masing-masing daerah untuk kepariwisataan,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ketika memberikan paparan pada acara penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) untuk meningkatkan sinergitas Pemprov Sumbar dengan kabupaten/kota dan lembaga lainnya, di Auditorium Gubernuran, kemarin (18/9).
Dalam MoU tersebut, Pemprov baru menggandeng tujuh kabupaten/kota. Masing-masingnya, Padangpariaman, Pesisir Selatan, Agam, Mentawai, Sawahlunto, Pariaman dan Bukittinggi. Ketujuh daerah ini dianggap serius memajukan sektor pariwisata. Dengan kata lain, sudah menyiapkan mulai dari perencaan, anggaran dan destinasi prioritas. ”MoU ini hanya untuk mengikat komitmen bersama untuk memajukan pariwisata. Konkretnya setelah ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS),” kata Irwan.
Tujuh daerah tersebut, terang Gubernur, disokong penuh oleh pemprov. Dari pematangan rencana hingga penganggarannya sendiri. Namun, setelah ini akan ada daerah yang akan ditunjuk. Dengan catatan, sudah merespons program program pariwisata yang dilontarkan provinsi pada masing-masing daerah. ”Ibaratnya gini, sekarang kita dahulukan dulu daerah yang betul-betul siap berlari. Bukan yang masih duduk. Biarlah dulu mereka berdiri, berjalan, nanti kita ajak lari,” tambah Gubernur lagi.
Sebelumnya, Sekprov Sumbar Ali Asmar mengatakan, MoU yang disepakati dengan tujuh daerah termasuk beberapa perguruan tinggi di Sumbar itu meliputi, tiga program. Pertama, soal pariwisita yang di dalamnya membahas pengembangan pembangunan destinasi pariwisata yang representatif, hingga memperkuat jaringan kerja sama kabupaten/kota dan Pemprov Sumbar, dengan lembaga, maupun masyarakat lokasi objek wisata.
Kedua, bidang perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman kebangsaan, hingga terlibat dalam perumusan kebijakan, pembinaan dan integrasi bersama pemerintah. Ketiga, terkait bidang kebencanaan. ”Pemerintah provinsi ingin bersinergi di semua program prioritas dengan kabupaten/kota,” kata Ali Asmar.
Selepas kegiatan, gubernur Sumbar kembali menekankan agar pembahasan perjanjian kerja sama segera dikebut. Hal ini tentunya menuntut kepala Dinas Pariwisata Provinsi, terlebih kabupaten/kota untuk proaktif. ”Potensi pariwisata lebih menjanjikan dari peluang industri, maupun pertambangan,” tutup Irwan. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
