Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) mencatat pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III-2016 mencapai 5,61 persen, naik dari triwulan II- 2016, 5,56 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2015 sebesar 5,53 persen. Capaian ini tak lepas dari kondisi sosial masyarakat Jatim yang aman, tenteram, jauh dari konflik.
Naiknya pertumbuhan ekonomi di Jatim ini tidak bisa dilepaskan dari sikap masyarakat selama proses pembangunan. Untuk mengetahui kiat-kiat Pemprov Jatim menjaga kondusivitas wilayah, wartawan Koran Jakarta, Selocahyo mewawancarai Gubernur Jatim, Soekarwo, di Surabaya, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.
Unjuk rasa marak terjadi di berbagai wilayah, bagaimana kondisi Jatim?
Syukur alhamdulillah suasana Jatim tetap dalam kondisi aman dan nyaman. Ada beberapa unjuk rasa terkait tuntutan usaha mikro dan kecil (UMK), tapi itu biasa. Semuanya masih dalam koridor hukum. Kami menghargainya.
Kiat menjaga keamanan?
Masyarakat dan pemerintah di Jatim punya cara untuk mengantisipasi segala potensi konflik sosial. Kami menyebutnya sinergi tiga pilar plus. Ini merupakan produk asli Jatim sebagai bangunan dasar yang kokoh terdiri dari pemerintah daerah, TNI-Polri, DPRD-Parpol, plus tokoh agama dan masyarakat.
Bagaimana mewujudkan sinergitas dari tiga pilar plus tadi?
Semuanya jika bersinergi akan menghasilkan hal yang positif. Sinergitas inilah yang menciptakan suasana aman dan nyaman di Jatim. Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal jika suasana aman dan nyaman tidak tercipta. Aman dan nyaman menduduki posisi yang utama.
Bagaiamana cara kerjanya?
Pada dimensi sosial budaya, untuk mengantisipasi terjadinya konflik, Pemprov bersama Forpimda, tokoh agama dan masyarakat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial. Bersinergi dengan tokoh agama dan masyarakat hingga jajaran pedesaan atau yang disebut sebagai tiga pilar plus.
Tiga pilar plus yang berada di tingkat pedesaan terdiri dari kepala desa, bintara pembina desa, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, tokoh agama dan masyarakat.
