Palembang, BP
Kota Palembang ditetapkan menjadi zona merah penyebaran Covid-19 (Virus Corona). Penetapan ini berdasarkan riwayat infeksi Corona yang berdasarkan transmisi lokal.
Sampai Jumat (17/4), terdapat penambahan 17 pasien positif Corona di Sumsel, 15 diantaranya domisili di Palembang. Sehingga total konfirmasi positif Corona di Sumsel sampai hari ini berjumlah 54 kasus positif.
Namun Sabtu (18/4) berdasarkan situs www.covid19.go.id kasus Covid-19 di Sumsel kembali naik berjumlah 84. Dengan kata lain, ada penambahan kasus sebanyak 30 pasien.
Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Bagindo Togar BB menilai Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian wilayah nasional yang tak luput dari pandemi virus corona, dituntut agar pemerintah juga masyarakatnya untuk tangkas, cerdas dan sigap menghadapi wabah penyakit menular covid 19 ini.
“Artinya disamping patuh terhadqp kesehatan juga terampil menetapkan kebijakan terkait pencegahan penyebarannya, juga melindungi maupun melayani publik agar terhindar dari wabah tersebut. Secara khusus bagaiman merespon keinginan dan kebutuhan warga sesuai bsban ataupun permasalahannya. Bukan kebijakan yang terkesan seolah olah, pemerintah ingin terlihat bekerja serta peduli akan penderitaan masyarakat,” katanya dalam serial diskusi daring “ Dapur umum : Jurus Tanggap baru Kepala Daerah Memerangi Wabah Covid-19 yang digelar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) dan BTB, Kelompok Kerja Riset, Sabtu (18/4).
Kebijakan itu menurutnya, akan efektif bila pemerintah paham akan permasalahan secara holistik.
Dan menurutnya sepantasnya untuk mengedepankan para ahli secara proporsional, dengan mengacu pada prinsip pengorganisasian yang kolaboratif, apalagi situasi kasus krisis kesehatan skala massal seperti ini, jelas belum pernah dihadapi oleh pemerintah, maka akan lebih teruji , terukur serta bermanfaat bila proses pembuatan maupun pengambilan keputusan dikaji secara kritis, melibatkan para profesional medis, ahli kebijakan publik, sosiolog dan ekonom studi pembangunan.
“Tetapi tidak terjebak hambatan birokrasi…agar berdaya tinggi akselerasi kebijakan…tepat penggunaan anggarannya, serta terbuka bagi publik dievaluasi efektifitasnya,” katanya.
Sedangkan Dr .MH.Thamrin Msi, Ahli Kebijakan Publik/ Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Drs.Aris Munandar MSi/ Dosen MIP Pascasarjana Univeritas Taman Siswa (Unitas) mengingatkan para pejabat pemerintah, jangan memanfaatkan situasi bencana menjadi ajang tebar pesona, sementara disisi lain tak sedikit jumlah warganya semakin merana akibat penularan virus corona.
Disarankan untuk berikutnya, agar gagal paham lagi menyikapi permasalahan kolektif yang tak terduga plus sangat dihindarkan ini. Pahami akar, pola dan karakter permasalahannya, serta untuk tidak ragu ataupun malu mengedepankqn peran para ahli atas permasalahan publik tersebut. Intinya jangan sotoy, lebay dan meremehkan keadaan darurat kesehatan berskala besar saat ini.#osk
