Wali Kelas IX SMP 1 Padang menangis di hadapan Anggota Komisi IV DPRD Padang.
Guru wali kelas SMP 1 Padang tidak bisa membendung air mata saat bertemu Anggota Komisi IV DPRD Padang di ruangan Kepala SMP 1 Padang. Wali kelas seakan meratapi perbuatannya melakukan mark up nilai siswa Kelas IX.
Saat sidak Rabu (29/6), Anggota Komisi IV DPRD Padang Irawati Meuraksa dengan tegas meminta jawaban apakah mark up nilai siswa di SMP 1 Padang diketahui oleh kepala sekolah, wali murid dan siswa.
“Saya ingin bertanya, apakah mark up nilai di SMP 1 Padang ini diketahui oleh kepala sekolah, wali murid dan siswa Kelas IX SMP,” tanya Irawati.
Irawati Meuraksa yang juga alumni dari SMP 1 Padang ini menyesalkan telah terjadi mark up nilai yang dilakukan oleh sekolah tempat ia menimba ilmu dahulu.
“Jujur, kami alumni SMP 1 sangat kecewa. Saya selalu ditanya alumni kenapa ini bisa terjadi. Apalagi saya juga anggota DPRD Kota Padang,” tegasnya.
Karena terus didesak, guru Bimbingan Konseling SMP 1 Padang Erdawati mewakili Wali Kelas IX menjelaskan, mark up nilai dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan wali murid.
“Kami minta maaf… Para wali murid mendukung mark up ini dilakukan agar anak mereka diterima di sekolah lanjutan negeri,” ungkap Erdawati.
Erdawati minta bantuan kepada Komisi IV DPRD Padang untuk tidak menghukum siswa, karena siswa tidak bersalah dalam hal ini.
“Jangan hukum siswa kami pak, kami iklas kena hukum, asal anak-anak kami diselamatkan. Ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap siswa kami,” jelasnya sambil menyeka air mata.
Erdawati menambahkan, mark up nilai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa yang beralamat di blank zone.
“Kami melakukannya, sebagai bentuk kepedulian kami kepada siswa yang beralamat di blank zone. Kita kasihan, mereka tidak dapat sekolah di sekolah negeri lanjutan,” tambahnya.
Salah seorang wali kelas yang lain, menambahkan, mereka kasihan melihat siswa yang telah lulus bersekolah di sekolah lanjutan swasta tidak memakai jilbab.
“Kami berusaha menanamkan nilai-nilai aqidah kepada siswa kami. Tetapi, ketika mereka melanjutkan studi ke sekolah lanjutan swasta, mereka melepas jilbab. Aturan sekolah swasta tersebut melarang siswanya memakai jilbab,” ucapnya sambil menitikkan air mata.
Wali kelas tersebut menjelaskan juga, tidak mengerti perintah dari kepala sekolah perihal penarikan nilai yang telah di mark up.
“Kita tidak mengerti maksud perintah dari kepala sekolah, apakah nilai yang telah di-mark up ditarik atau rapor yang ditarik. Alhasil tidak ada kejelasan dari kepala sekolah,” jelasnya.
Sebanyak 50 siswa SMP 1 kelas IX terindikasi melakukan mark up nilai demi mendapatkan sekolah lanjutan lewat jalur Prestasi PPDB.
Kepala SMP 1 Padang Yan Hedrik menegaskan penggelembungan nilai rapor yang terjadi merupakan inisiatif para wali kelas. Hal ini dilakukan karena tahun lalu, banyak siswa yang tidak diterima di SMA Negeri, karena berdasarkan Kartu Keluarga, siswa tersebut berada di blank zonk.
“Timbul rasa keibuan dari para wali kelas karena di tahun sebelumnya banyak siswa yang beralamat di blank zonk tidak dapat bersekolah di sekolah negeri,” ungkapnya.
Yan Hedrik menambahkan, mark up nilai telah ditarik sebelum berlangsungnya PPDB jalur prestasi.
“Jadi kita telah menarik nilai-nilai yang telah ditambahkan tersebut. Entah kenapa masih ada penambahan nilai terhadap 50 orang siswa,” ucapnya.
Ketua tim verifikasi Dinas pendidikan Kota Padang Maidison menjelaskan, semua permasalahan mark up nilai di SMP 1 Padang ini pada saat ini telah ditangani oleh Tim Inspektorat.
“Kita tunggu saja hasil investigasi dari tim inspektorat. Semoga hasilnya bisa memuaskan semua,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang Zulhardi Z Latif meminta agar siswa tidak dikorbankan dalam permasalahan ini.
“Saya tidak setuju kalau siswa disalahkan. Berdasar informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, sekolah menyatakan yang melakukan mark up nilai adalah siswa. Yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan siswa yang berjumlah 50 orang ini. Jelas, mereka adalah korban,” tutupnya. (*)
