SUDIRMAN, METRO – Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Pariwisata Sumbar diminta mengevaluasi dan mendesain matang pelaksanaan iven Tour de Singkarak (TdS). Target wisatawan yang diincar harus jelas. Strategi pengembangan mesti tepat, dan tak kalah pentingnya dukungan serta keberpihakan pemerintah daerah untuk mewujudkan TdS.
Menurut Pakar Pariwisata Universitas Andalas, Sari Lenggogeni, Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Pariwisata sudah harus melakukan pemetaan target turis mana yang mau dan kepincut ke Sumbar karena TdS. Berkaca pada iven lain di luar negeri seperti Tour de France, seharusnya TdS mampu menjadi atraksi bagi wisatawan potensial atau wisatawan yang sedang berada di Sumbar.
“Maka harus didudukkan pemetaannya. Harus jelas target TdS wisatawan mana dan seperti apa. Market yang berminat melihat spot iven ini dari mana,” ujar Sari, Jumat (12/7).
Secara waktu, kata Sari Lenggogeni, Dinas Pariwisata dan penyelenggara harus bisa memetetakan masa libur disetiap daerah sasaran yang akan digait wisatawannya. Di mencontohkan, liburan di Arab dari Juni sampai Desember, mereka liburan dan sedang ramai di Kuala Lumpur, maka harus dilakukan promosi titik-titik kumpul wisatawan sedang ramai tersebut.
“Caranya bisa dengan memasang billboard atau kerjasama dengan agen travel disana. Kemudian, waktu pelaksanaan harus diperhatikan. Sebab waktu kunjungan wisatawan berbeda. Contohnya, Australia liburnya akhir tahun. Apakah itu yang akan direbut. Jadi tidak sia sia, mereka juga tahu ternyata di Sumbar ada TdS dengan konsep sports tourism,” jelas Sari.
Sari Lenggogeni menegaskan, pembalap dalam ajang TdS tidak bisa dikategorikan wisatawan, mereka murni berkompetisi. Altet sepeda hanya pelaku atraksi dan mereka dibiayai. Sasarannya orang yang menonton, wisatawannya sudah terpetakan, mereka datang, nginap dan belanja saat atraksi dimulai.
“Seharusnya tahun ini masyarakat menerima hasil dari TdS dan berpengaruh kepada penerimaan devisa,” terang Sari Lenggogeni.
Di sisi lain, Sari Lenggogeni menegaskan, pada tahun kesebelas pelaksanaan iven TdS seharusnya tidak dibebankan lagi kepada anggaran daerah. Iven yang telah memiliki branding yang kuat dan internasional, seharusnya sudah didanai sponsorsip (pihak ketiga).
“TdS ini grafiknya harus naik, jangan sampai datar apalagi turun. Ini sudah tahun kesebelas jangan lagi dibebankan kepada uang rakyat. Sampai kapan akan seperti ini?,” ujar Sari Lenggogeni.
Bisa jadi, lanjut Sari Lenggogeni, mundurnya empat kabupaten dan kota di Sumbar disebabkan karena mereka tidak merasakan manfaat yang signifikan dari perhelatan sepeda berstandar internasional tersebut. Ingat, cost (biaya) yang mereka keluarkan, lalu apa benefitnya.
“Kalau mereka berpikiran buang uang saja tentu saja lebih baik tidak ikut, sebab banyak kebutuhan lain yang mendesak,” ungkap dia.
Kendati demikian, Sari mengapresiasi hasil kerja Dinas Pariwisata Sumbar yang telah melakukan perluasan penyelenggaraan dengan bergabungnya Jambi (Kabupaten Sungai Penuh dan Kerinci). Ini sebuah terobosan yang bagus dalam mengembangkan pelaksaan TdS tersebut.
Akan tetapi, Sari Lenggogeni menekankan, perlu banyak kajian dan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan TdS, mulai dari pemetaan waktu pelaksanaan serta mensingkronisasikan dengan jadwal berkunjung wisatawan. Kemudian mengintegrasikan dengan objek wisata lain dalam bentuk Co-branding.
“Momentum Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto sebagai warisan budaya dunia UNESCO bisa dimanfaatkan dalam promosi yang terintegrasi dengan TdS, sehingga manfaatnya tampak jelas,” tutur Sari Lenggogeni.
Untuk diketahui, sejak tahun 2018 Kementerian Pariwisata tidak lagi mendanai iven TdS lagi, sehingga provinsi harus menghabiskan sedikitnya 8 miliar untuk anggaran yang bersumber dari APBD. Selain provinsi kabupaten dan kota kota juga menyumbang sesuai sekitar Rp500 juta hingga Rp700 juta tiap iven.
Dalam setiap kali iven TdS sedikitnya menghabiskan sekitar Rp16 miliar tiap tahunnya. Kemenpar hanya bisa membantu Rp 1 miliar dengan porsi 60 persen untuk promosi dan 40 persen untuk kegiatan. (mil)
