JAKARTA. – Kebijakan fiskal dan moneter dinilai belum memberikan pengaruh bagi pihak swasta untuk berekspansi di sektor riil. Karenanya, diperlukan langkah strategis untuk memacu ekspansi sektor swasta di sektor riil.
Ketua DPD RI, M. Soleh mengakui kebijakan fiskal dan moneter saat ini sudah cukup matang, diantaranya adanya terobosan dalam bentuk subsidi kepada masyarakat.
Namun, kebijakan fiskal ekspansif, lanjutnya, mendorong kenaikan jumlah utang dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sedangkan di sisi moneter, Soleh menilai perlu adanyalangkah strategis yang dapat memperbesa pelibatan peran swasta di sektor riil.
“Penurunan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) belum berpengaruh bagi pihak swasta untuk berekspansi di sektor riil. Hal ini harus ada langkah strategis ke depan,” ujarnya dalam seminar soal kebijakan fiskal dan moneter di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pengamat ekonomi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai perekonomian Indonesia saat ini menghadapi sejumlah hambatan. Menurutnya, pelambatan ekonomi dunia akan dihadapi Indonesia ke depannya, selain persoalan penurunan komoditas.
Tak hanya itu, perekonomian nasional juga dihadapkan pada dampak penurunan dana transfer daerah sebesar 133 triliun rupiah. Menurut Yayat, perlu ada strategi untuk mengatasi kemiskinan melalui pembiayaan investasi baru dan anggaran pembelanjaan pemerintah.
Untuk permasalahan kenaikan pengangguran, Yayat menilai adanya upaya untuk mendorong antara swasta dan pemerintah dalam pembukaan lapangan pekerjaan.
Dia menambahkan permasalahan lain di daerah meliputi daya saing rendah, potensi ketertinggalan infrastruktur, dan kemampuan sumber daya manusia belum maksimal. Untuk mengatasinya, menurut dia, diperlukan langkah strategis untuk mendorong percepatan mengatasi masalah dan pembangunan inklusif.
Pelambatan Global
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan pesimistis ekonomi dunia sulit pulih seperti sedia kala.
Sebab, sejumlah negara ekonomi utama di dunia, terutama Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Jepang, serta zona euro tengah kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi mereka. Menurutnya, jika pembelanjaan infrastruktur tidak tepat, tidak akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. mad/E-10
