YOGYAKARTA – Strategi pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat tidak cukup mengandalkan kucuran dana otonomi khusus. Memperbaiki kualitas pendidikan dinilai juga sangat penting. Pasalnya, kemampuan baca tulis dan berhitung siswa di wilayah ini masih sangat rendah. Selain itu, keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan serta persoalan penduduk yang masih tersebar dalam kelompok kecil dan sulitnya akses transportasi juga menjadi kendala sangat berat.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Melacak Akar Ketertinggalan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat”, di Fisipol UGM Yogyakarta, Selasa (19/9). Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fisipol UGM ini menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono, Ketua Gugus Papua UGM, Bambang Purwoko, dan Mantan Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw.
Sumarsono mengatakan pembangunan bidang pendidikan di Papua tidak bisa dilaksanakan dengan cara biasa seperti yang dilakukan di daerah lain di Indonesia. Arah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah saat ini dengan mendorong percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan model sekolah yang adaptif. “Saya kira ini semua perlu komitmen kuat semua pihak, pemerintah, penyelenggara pendidikan, orang tua, dan masyarakat,” ujarnya.
Arah kebijakan pemerintah tersebut, menurutnya, melibatkan multisektor, seperti Kemendagri, Kemendikbud, dan Kemenristekdikti. Sehubungan dengan pemanfaatan dana otonomi khusus, sektor pendidikan mendapat alokasi 30 persen dari dana otsus. “Sekurang-kurangnya 30 persen untuk pembiayaan pendidikan dan sekurang-kurangnya 15 persen untuk kesehatan dan perbaikan gizi,’ ungkapnya.
Ia menyebutkan total dana otonomis khusus yang dialokasikan ke Papua tahun 2017 ini sebesar 67 triliun rupiah, terdiri 53 triliun rupiah untuk Provinsi Papua dan 13,6 triliun rupiah untuk Papua Barat, sedangkan total dana tambahan infrastrutur untuk Papua sebesar 19,2 triliun rupiah untuk kedua provinsi tersebut. Kirim 140 Guru Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko, mengatakan sejak 2013 UGM telah melakukan kegiatan riset dan pendampingan tata kelola pemerintahan di Papua serta pengembangan sektor pendidikan dengan mengirim 140 orang guru yang direkrut untuk ditempatkan di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya.
“Dalam waktu dekat kita akan mengirim 50 orang guru lagi yang diperbantukan di Kabupaten Mappi,” tambahnya. Mantan Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw, mengatakan masyarakat Papua masih menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor yang diharapkan dapat menyelamatkan mereka dari problem keterisolasian dan ketertinggalan.
Menurutnya, tantangan geografis menjadi masalah serius dalam pembangunan fisik dan pelayanan umum di Papua. Rektor UGM, Panut Mulyono, mengatakan pembangunan pendidikan di Papua merupakan faktor kunci dalam pengembangan SDM Papua. Meski Papua memiliki kekayaaan alam yang melimpah, namun apabila tidak ditopang SDM yang berkualitas maka akan sulit bagi Papua untuk maju dan berkembang. YK/E-3
