Kualitas Perekonomian – Pemerintah Mematok Angka Kemiskinan Turun Jadi di Kisaran 9–10 Persen
JAKARTA – Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran seharusnya dimulai dari perdesaan. Sebab, persoalan kemiskinan dan pengangguran sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Karena itu, pengembangan sektor pertanian dan peningkatan industri dinilai menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai penyelesaian problematika di perdesaan diharapkan dapat berimbas pada penurunan angka kemiskinan. Sayangnya, menurut Eko, langkah pemberdayaan masyarakat desa untuk mengembangkan pertanian masih kurang.
Dia menilai pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah saat ini hanya dilakukan untuk pembangunan infrastruktur, terutaama irigasi. Dia berharap masyarakat miskin bisa sejahtera secara berkelanjutan. Caranya, melalui pemberdayaan, misalnya dengan kelompok tani atau instrumen pemberdayaan lainnya.
“Jadi, kalau mau mengurangi atau mengatasi pengangguran dan kemiskinan sekaligus, urgensinya ada di perdesaan. Jadi, mengatasi pertanian dan industri itu berarti juga mengatasi separuh lebih dari kemiskinan,” imbuhnya. Dia menuturkan, pembangunan selama ini lebih banyak dipusatkan di perkotaan.
Sayangnya, lebih banyak dinikmati orang kaya meskipun ada nilai ekonomi yang didorong, yaitu memperlancar arus distribusi. “Misalnya, jalan tol itu sebetulnya siapa sih yang akan mengonsumsi, jalan tol itu orang menengah ke atas kan, yang punya mobil, punya motor aja tidak boleh masuk ke jalan tol.
Itu hanya untuk orang kaya. Walaupun itu punya fungsi untuk memperlancar distribusi, tapi kalau duitnya tidak ada kan tidak bisa beli juga. Itu problemnya,” jelas Eko.
Target “Single Digit”
Seperti diketahui, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pemerintah mematok angka kemiskinan 9 sampai 10 persen. Angka itu hanya turun kurang dari 1 persen dibandingkan tahun ini. Selain itu, pemerintah juga memasang target pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5,4–6,1 persen. Konsumsi dan investasi tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kebutuhan investasi sebesar 5.191,5–5.293,7 triliun rupiah.
Untuk mendorong pencapaian target itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan pemerintah berupaya untuk berinvestasi secara selektif dan memfasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama ini, enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah industri pengolahan (terutama nonmigas), informasi dan komunikasi, pertanian, konstruksi, jasa keuangan, dan perdagangan.
Sementara itu, tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan perannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan salah satunya pariwisata. “Pariwisata menjadi salah satu yang mungkin bisa menjadi penopang utama pertumbuhan. Sebab, geliat sektor pariwisata, memiliki implikasi yang cukup besar bagi perekonomian dalam negeri,” ujar Bambang, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan di tengah fluktuasi harga komoditas dunia dan pelambatan pemulihan ekonomi global, pemerintah tidak bisa begitu saja mengandalkan ekspor sebagai motor pertumbuhan. Karena itu, menurut Sri Mulyani, dibutuhkan indikator lain untuk menggenjot ekonomi tahun depan.
“Kita tidak mungkin dorong dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), APBN hanya 400 triliun rupiah. Sisanya dari perbankan, BUMN, PMA, PMDN, dan pasar modal,” ujar Sri Mulyani.
ahm/E-10
