Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya tak membahas perkara dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik saat menggelar pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan sejumlah kepala lembaga tinggi negara lain. Pertemuan di Istana Merdeka tadi hanya membahas kebijakan pemerataan ekonomi.
“Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reforma agraria. Tidak ada yang lain,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (14/3).
Ia menekankan, pertemuan sekaligus makan siang yang berlangsung sekitar dua jam hanya membahas upaya pemerintah mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat.
Pembahasan tersebut sesuai dengan fokus pemerintah tahun ini. Menurut Jokowi, fokus diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak ada pembahasan korupsi e-KTP dalam pertemuan tadi, kata Jokowi, merupakan hal biasa.
Pernyataan itu disambut tawa kepala lembaga tinggi negara, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Diketahui, Setya merupakan salah satu yang disebut-sebut terlibat dalam perkara proyek senilai Rp6 triliun.
Selain Ketua DPR Setya Novanto, pertemuan tadi siang di Istana Merdeka juga dihadiri oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Turut hadir Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz.
Sehari sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Fadli Zon mengatakan dalam pertemuan itu Presiden sempat membahas kasus korupsi e-KTP. Korupsi yang merugikan negara Rp2 triliun itu sempat dibahas sekilas bersamaan dengan perkara Freeport.
