Menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini, Pimpinan Daerah (PD) Tarbiyah-Perti Sumbar menyatakan sikap tidak memihak salah satu calon kepala daerah atau independen.
Ketua PD Tarbiyah-Perti Sumbar, Dr. H. Sufyarma Marsyidin, MPd didampingi Sekretaris H. Boy Lestari Dt Palindih mengatakan, pilkada merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Sejak dilaksanakan Munas Tarbiyah-Perti, lembaga ini kembali kepada khittahnya, sebagai lembaga independen. “Secara kelembagaan kita independen, tidak boleh berpihak. Tapi orang Tarbiyah-Perti boleh menggunakan hak politik sesuai hati nuraninya,” tegas Sufyarma, Jumat (26/6/2020).
“Terserah anggota Tarbiyah-Perti menggunakan hak pilihnya memilih sesuai hati nuraninya. Artinya, Tarbiyah-Perti ada di mana-mana dan dapat menjalin kerjasama dengan siapapun para calon kepala daerah,” tambahnya.
Sufyarma berharap, melalui pilkada tahun ini, kepala daerah yang terpilih nantinya, tidak terlepas dari konsep Adat Basandi Sara’, Sara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena konsep ini merupakan ciri khas masyarakat Minangkabau, dan harus diperjuangkan oleh kepala daerah terpilih.
Kepala daerah yang terpilih nanti juga harus konsisten tentang nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. “Karena Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 ini, merupakan harga final bagi kita. Pembukaan UUD 1945 dalam teori hukum tata negara jika diubah berarti membubarkan negara,” tegasnya.
Sejarah Tarbiyah dan Perti
Tarbiyah-Perti satu-satunya organisasi agama tingkat nasional yang lahir di Sumatera Barat , 5 Mei 1928. Dalam sejarahnya, organisasi Muhammadiyah lahir di Jogjakarta, Nahdatul Ulama (NU) lahir di Jawa Timur, Persatuan Islam (Persis) lahir di Jawa Barat, Al Washliyah lahir di Sumatera Utara. Sementara, Persatuan Tarbiyah Islamiyah lahir di Ranah Minang, Sumbar.
Sejarah juga mencatat Tarbiyah-Perti pernah bersimpang jalan mengikuti langkah berbeda dalam perjalanan kehidupan perpolitikan Indonesia. Di mana Tarbiyah berafiliasi ke Partai Golkar dan Perti berafiliasi ke PPP. Namun, itu semua sudah selesai dan tinggal jadi sejarah, sejak kedua organisasi ini bersatu (islah), dan menggelar muktamar bersama, 21 Oktober 2016. (hsn)
