Untuk Listrik di Provinsi Kepri
Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) Batam belum putus. Namun, PLN di Provinsi Kepri mengklaim sudah menginvestasikan dana sekitar Rp 187 miliar untuk mengembangkan listrik.
Tanjungpinang – Sebagaimana diketahui, Pulau Bintan berada di bawah Kanwil PLN Riau Kepri. Lain dengan PLN Batam yang anak perusahaan dari PLN.
Listrik yang dijual PLN Batam ke Pulau Bintan sejak interkoneksi dibangun sekitar Rp 1.300 per KWH, sedangkan Batam di angka 900 per KWH. Saat ini, PLN Batam merencanakan kenaikan tarif. Hanya, masih dibahas DPRD Kepri.
Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, saat ini DPRD Kepri sedang mendudukkan beberapa point yang masih krusial.
Antara lain, membahas rencana kenaikan tarif dasar listrik di Pulau Batam dan menyetarakan ulang TDL Pulau Batam dan Pulau Bintan.
”TDL Batam dan Bintan bisa disetarakan, tapi tunggu polemik listrik di Batam selesai. Baru kemudian disetarakan ulang,” kata Rudi Chua.
Karena itu, saat ini, DPRD Kepri fokus menyelesaikan persoalan listrik di Batam.
”Dari Gubernur sudah selesai, tinggal pembahasan di dewan, berapa persen besaran tarif dan kapan mulai diberlakukan,” ujarnya.
Namun, Rudi dengan tegas mengatakan, DPRD tidak bisa dan tidak boleh tunduk dalam bentuk tekanan dan ancaman apapun.
”Saya ingin tegaskan di koran ini, bahwa demi menyangkut kepentingan orang banyak, DPRD tidak boleh diancam atau dibayang-bayangi dengan kuasa apapun, sebab hal itu bisa berdampak buruk bagi kemajuan Kepri ke depan,” paparnya yang menjelaskan kabar PLN Batam akan mematikan arus ketika permasalahan tarif tak kunjung usai merupakan salah satu bentuk ancaman.
”PLN Batam minta kenaikan tarif sebesar 47 hingga 58 persen sesuai dengan TDL, manalah bisa, di situ ada profitnya, paling tidak kita bisa setujui jika kenaikan tarif hanya 20-30 persen batas maksimalnya, hal itulah yang sedang dicari titik temunya,” kata dia memaparkan.
Rudi juga menyampaikan bahwa tahun lalu PLN Batam mampu meraih untung sebesar Rp 163 miliar.
”Paling tidak untuk tahun ini PLN tidak hanya berprioritas ke profitlah, ini demi kemaslahatan masyarakat luas kok,” papar Rudi yang mengaku di bulan Januari ini akan segera rampung dengan terlebih dahulu memanggil beberapa perwakilan masyarakat untuk membicarakan harga rasional tarif listrik.
Sekretaris Perusahaan PLN Batam, Syamsul ketika dimintai keterangan oleh Tanjungpinang Pos, Rabu (4/1) kemarin memaparkan pemicu awal timbulnya polemik tarif listrik tersebut.
”Di Batam memang tarifnya tidak mengikuti TDL (Tarif Dasar Listrik, red) sebagaimana yang ditetapkan oleh nasional, sebab PLN Batam merupakan anak perusahaan, yang artinya patok tarif ditentukan oleh pemerintah Kota Batam,” ujarnya kepada awak media.
Syamsul juga tidak mengelak ketika dikatakan PLN Batam sedang mengalami masalah tarif, namun dia memberikan jaminan bahwa jalan keluar sudah mulai ditemui.
”Kondisi sekarang kan industri di Batam sedang lesu, hal itu mempengaruhi kondisi stabilitas tarif PLN, sebab sistem yang kita gunakan merupakan subsidi silang,” ujarnya yang menjelaskan bahwa tarif listrik untuk perusahaan jauh melampaui TDL, namun tarif bagi masyarakat yang merupakan konsumen tetap di bawah TDL.
Lesunya roda industri dan bisnis di Batam itulah yang dinilai Syamsul sebagai biang kerok polemik tarif listrik.
”Jalan keluarnya ya itu, mau tidak mau memang harus ada kenaikan tarif,” kata dia.
Sementara itu, walaupun tidak menapik daya klistrikan di provinsi Kepri saat ini masih tidak normal, lantaran masih proses pembenahan, namun PT PLN (Persero) Kantor Wilayah (Kanwil) Riau-Kepri telah menginvestasi Rp 187 miliar untuk meningkatkan kondisi normal listrik di Kepri saat ini.
Hal ini disampaikan, Manager SDM dan Humas, PLN Riau-Kepri, Dwi Suryo mengaku kaget saat gubernur Kepri meminta pemerintah pusat agar Provinsi Kepri memiliki PT PLN kantor wilayah (kanwil) Kepulauan Riau (Kepri).
”Saya justru kaget, sebagai juru bicara kami tidak pernah memberikan keterangan. Jadi kalau boleh diberikan berbicara kondisi saat ini masih berbenah,” kata Dwi saat memberikan keterangan resmi kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (4/1) kemarin.
Berbenah, artinya kalau pun gubernur minta kondisi listrik saat ini harus stabil, otomatis belum bisa terpenuhi karena saat ini masih dalam kondisi berbenah.
”Membenahi organisasi di Tanjungpinang. Nah saya bertanya, apakah nanti kalau jadi wilayah apakah menjamin listrik bisa stabil? Justru yang perlu diketahui saat ini, kapasitas kami saat ini sudah 160 MW. Masih ada 100 MW yang belum kami jual,” bebernya.
”Sekarang baru 60, artinya pemerintah provinsi sendiri harus juga tinggal berpikir mau membangun industri listrik di mana, kami sudah siap,” tambahnya.
Meskipun impian gubernur, agar pembangunan listrik dapat terbangun menyeluruh di Pulau Dompak karena cita-citanya ingin mengembangkan kawasan Dompak sebagai pusat industri.
Dwi mengaku, saat ini jaringan listrik di Pulau Dompak sudah dibangun dan tersedia.
”Tinggal nyantol aja jaringan itu. Sekarang walaupun di area, keputusan tertinggi masih di manager area,” bebernya.
Belum lama ini, PT PLN Riau-Kepri pada 30 Desember 2016 kemarin, bahwa PLN saat ini telah menginvestasikan Rp 187 miliar untuk membangun listrik desa, daya ada sekitar 30 ribu kVA untuk daya listrik di Kepri.
Harapan investasi pada infrastruktur kelistrikan dapat memajukan masyarakat desa sehingga ekonomi menjadi tumbuh dan tentunya listrik digunakan sebagai penggerak ekonomi.
Berdasarkan data PLN di 2015 Rasio Desa berlistrik di Kepulauan Riau mencapai 75,05 persen. Rinciannya, dari total 417 desa, ada 313 desa telah berlistrik, dan 104 desa sisanya belum berlistrik.
Namun, di pengujung 2016 PLN telah menambahkan 15 desa berlistrik. Rinciannya 2 desa di Kabupaten Anambas, 6 desa di Kabupaten Natuna, 5 desa di Kabupaten Lingga dan 2 desa di Kabupaten Karimun.
Sehingga, ada 322 desa berlistrik di Kepri dan 95 desa yang belum teraliri listrik. Kondisi ini menambah rasio desa berlistrik menjadi 77,22 persen.
Sebelumnya, Nurdin menyampaikan wacana ingin Kepri memiliki sendiri kantor wilayah PLN. Wacana itu disampaikan di depan Sekdaprov Arif, anggota DPRD Kepri Syukri Fahrial dan Syarafuddin Aluan.
Nurdin berjanji akan mengupayakan PLN Kepri. Nurdin bahkan mengajak tokoh partai politik ramai-ramai menjemput kesempatan tersebut secara politis. (yoan – Suhardi)
