Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi solidaritas dan protes terhadap kekerasan serta diskriminasi rasial terhadap warga Papua. (Foto: Antara/Novrian Arbi).
Di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat, orang-orang turun ke jalan. Di Merauke, banyak yang mengenakan kaus bergambar bendera Bintang Kejora. Ada yang membawa poster bergambar monyet. Marah atas penghinaan yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, sehari sebelum peringatan kemerdekaan lalu.
Sehari sebelumnya, mahasiswa Papua yang sedang aksi di Malang juga mendapat hadangan dari sekelompok orang. Buntu dua peristiwa itu membuat Jayapura memanas dan Manokwari membara.
Di berbagai daerah, mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap perbedaan warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik tentang isu Papua merdeka. Asrama mahasiswa Papua di sejumlah daerah kerap diawasi intel, dikepung aparat hingga jadi sasaran amuk massa. Di Yogyakarta, asrama mahasiswa Papua berulangkali dikepung aparat. Nasib serupa pernah terjadi di asrama mahasiswa Papua di Semarang, juga di Makassar.
Akibatnya, mereka mengalami perlakuan tidak adil. Dari aparat sampai kelompok koboi atau preman sipil berseragam yang selalu membawa slogan ‘NKRI harga mati’.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah melakukan survei tentang penilaian masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis di 34 provinsi. Hasilnya, 80 persen responden tetap memandang penting faktor ras dan etnis dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mengindikasikan tingginya sikap masyarakat yang masih permisif terhadap diskriminasi ras dan etnis.
Slogan Bhinneka Tunggal Ika dan simbol Pancasila yang kerap digembar-gemborkan masyarakat selama ini sepertinya hanya tulisan dan orasi belaka. Kasus rasisme terhadap warga Papua di Surabaya membuktikan prasangka masih kental mengalir di darah kita. Ini sungguh tak boleh dipelihara.
