PULANG PISAU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan ke Kalimantan Tengah mengatakan pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa yang sedang dalam proses pengerjaan, diharapkan bisa menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Cadangan logistik tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan oleh organisasi pangan dunia Food and Agriculture Organization (FAO).
“Saya kira kita tahu semuanya, FAO sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional,” kata Presiden Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7), sebagaimana keterangan Biro Pers.
Diketahui, setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas, Presiden bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan sejumlah menteri terkait lainnya juga meninjau lokasi pengembangan serupa yang ada di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau. Di kabupaten tersebut, terdapat kurang lebih 10.000 hektare lahan potensial yang nantinya akan dikembangkan menjadi lumbung pangan baru.
Presiden mengatakan bahwa untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan. “Tahun ini, akan kita selesaikan kurang lebih 30 ribu hektare terlebih dahulu. Kemudian, dalam 1,5-2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare,” tutur Presiden.
Kementerian Pertahanan akan bertindak sebagai leading sector untuk food estate itu dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian, juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati,” kata Presiden.
Perlu Waktu
Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, mengatakan food estate untuk mengantisipasi krisis pangan dalam waktu panjang.
“Itu baru akan dikembangkan dan perlu waktu memperbaiki saluran, mendatangkan petaninya lagi. Tidak semua dari rencana lahan 164.000 hektare yang di Kalteng itu ada petaninya. Masih banyak hal yang harus dibenahi,” kata Andreas kepada Koran Jakarta, Kamis (9/7).
Langkah cepat yang harus dilakukan oleh pemerintah, lanjut Andreas, adalah menghitung ulang lagi data produksinya. Artinya, dalam bulan Juli ini, pemerintah harus sudah tahu berapa potensi produksi padi yang akurat. n fdl/yni/E-9
