BEKASI – Kenormalan baru (new normal) bertujuan menjadikan masyarakat Indonesia tetap produktif dan tetap aman di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau kesiapan pemberlakuan kenormalan baru di kala pandemi Covid-19 di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5).
“Saya datang ke sini untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju tatanan baru, normal baru. Kita ingin TNI-Polri ada di setiap keramaian. Untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kita ingin tetap produktif, tapi aman Covid,” kata Jokowi.
Diketahui, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Rencananya, pemerintah akan menerapkan new normal di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota pada awal bulan depan.
Kendati demikian, Jokowi mengatakan dalam menuju kondisi kenormalan baru, pemerintah tetap akan melihat angka epidemologi, seperti tingkat penularan Covid-19 dan penurunan kasus harian.
Jokowi mengapresiasi Kota Bekasi yang dapat menekan R0 (R-nol) (basic reproductive number) atau tingkat penularan di bawah angka 1. Itu berarti dari satu orang yang terjangkit Covid-19 hampir tak menularkan penyakitnya ke orang lain.
“Seperti di Bekasi sudah di bawah 1, sudah bagus. Tadi saya sampaikan ke wali kota dan gubernur terus ditekan agar R0-nya di bawah 1. Aktivitas masih tetap ada, tapi akan kita disiplinkan lagi agar protokol lebih dijalankan,” lanjut dia.
Sebelumnya, saat saat meninjau Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa aparat Kepolisian dan TNI akan disiagakan di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan warga masyarakat dalam rangka menjalankan protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran virus korona atau Covid-19.
“Saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI-Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB,” kata Jokowi.
Displinkan Masyarakat
Gelar pasukan tersebut, lanjut Presiden, akan dilakukan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota sehingga diharapkan kedisplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga.
“Kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI-Polri ikut secara masif mendisiplinkan dan menyadarkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran Covid ini akan semakin menurun, (sebab) kita melihat R0 di beberapa provinsi sudah di bawah 1 dan kita harap semakin hari makin turun dengan digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan,” tutup Presiden.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa titik objek yang akan diamankan oleh pihak kepolisian dan TNI seperti di mal, pasar rakyat, hingga pariwisata. “Dari data yang ada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama ini akan kita laksanakan di empat tempat, yaitu di DKI Jakarta khususnya di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, lalu Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo,” kata Panglima TNI.
Panglima TNI menjelaskan bahwa tugas aparat TNI dan Polri nantinya akan berfokus pada pengawasan kepada masyarakat agar selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak. “Yang kita laksanakan adalah pertama harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Kedua, dalam berkegiatan harus jaga jarak aman, kemudian kita sediakan tempat mencuci tangan dan hand sanitizer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tahap pertama bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Selanjutnya, untuk penerapan pembukaan mal juga akan dijaga aparat TNI dan Polri. “Tahap pertama akan kita atur mal, misalnya kapasitasnya 1.000 mungkin kita akan izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Kemudian tempat makan harusnya 500 hanya 200 saja, dan akan dilakukan kerja sama antara TNI-Polri dan pemerintah daerah termasuk koordinasi dengan gugus tugas,” jelasnya. fdl/AR-2
