PADEK.CO– Pakar Ekonomi Prof Dr Elfendri apresiasi sejumlah program pemerintahan Kota Bukittinggi yang memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Kebijakan yang diambil Pemerintahan Kota Bukiktinggi menyentuh masyarakat kecil, gampang untuk diakses, dan mesti diapresiasi. Saya mengamati kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai Pemkab, Pemko dan Provinsi. Dan jika dibandingkan maka, dapat dilihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemko Bukittinggi patut mendapat apresiasi,” ujar Direktur Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan Unand itu, kepada Padang Ekspres, Kamis (8/6/2023).
Ia menilai kebijakan serta program yang diambil oleh Pemko Bukittinggi menjangkau lapisan masyarakat yang sulit untuk dijangkau dan untuk akses terhadap program tersebut sangat terbuka.
“Kebijakan itu ada dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang susah dijangkau, seperti masyarakat yang baru memulai usaha kecil, pengangguran, dan masyarakat yang menempuh pendidikan. Selain programnya tersedia, program tersebut mudah untuk diakses,” ujarnya.
Begawan Ekonomi SDM Unand ini menyebut program tersebut antara lain, bantuan permodalan, insentif bagi guru non PNS dan pembayaran iuran Komite Sekolah.
“Salah satu kebijakan itu adalah program pada kelompok yang ingin berusaha, mendorong usaha produktif dan mengatasi masalah pengangguran. Program penyediaan kredit berbiaya nol adalah salah satu kail yang diberikan pada penduduk kota. Pinjaman modal dikembalikan sebanyak pinjaman, dengan bekerjasama dengan salah satu bank BUMD. Beban biaya kredit ditanggung oleh pemerintah daerah. Tentu ini baik mengingat ketika kesulitan permodalan masih besar, pemda menyodorkan kebijakan ini untuk warga kota,” ujarnya.
Terhadap kesejahteraan guru SMA Non PNS pun Pemko Bukittinggi konsisten. “Berbagai skema anggaran telah disalurkan bagi mereka. Termasuk juga dana insentif dan THR untuk guru SMA, SMK dan SLB Swasta,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi upaya Pemerintahan Kota Bukittinggi dalam mendorong akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Juga layanan pendidikan, tidak satupun anak anak yang keluar dari sistem pendidikan karena kesulitan biaya. Iuran pendidikan ditiadakan dan ini diperkirakan akan mempercepat universal pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah,” ujarnya.
Ia juga menuturkan keberpihakan pada masyarakat yang sering terabaikan menjadi proses utama menuju keadilan.
“Kebijakan keberpihakan ini menjadi perlu karena kelompok masyarakat tertentu, semisal miskin dan penganggur adalah kaum yang tidak mudah dijangkau. Mereka sering terabaikan dalam program-program kerja pemerintahan. Kebijkan Pemko yang memberikan keberpihakan, menjadi penting untuk menuju keadilan,” tutupnya.(r)
