JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta program perlindungan sosial dan padat karya tunai dimasifkan di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.
“Pertama dalam jangka pendek, semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos, Bantuan Langsung Tunai Desa, betul-betul harus kita pastikan tepat sasaran dan berjalan efektif,” kata Jokowi saat rapat terbatas tentang ekonomi desa secara virtual, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
Ia meminta program perlindungan sosial itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid-19 dan sangat membutuhkan. Untuk program padat karya tunai yang ada di desa, ia meminta program itu dikawal dengan ketat.
Dengan demikian, kedua program perlindungan sosial dan padat karya tunai bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, dan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Kemudian gunakan momentum saat ini untuk mengintegrasikan, mengonsolidasikan, program penanggulangan kemiskinan dan dikonsolidasikan dengan peningkatan program ekonomi desa,” kata dia.
Total anggaran BLT Dana Desa pada 2020 mencapai 31,79 triliun rupiah dengan total keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM, dengan nilai per bulan 600.000 rupiah pada termin pertama tahap 1-3.
Selanjutnya, pada termin kedua tahap 1–3, nilainya berkurang menjadi 300.000 rupiah per bulan. Sementara itu, realisasi penyaluran BLT Dana Desa oleh Kementerian Desabdan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) baru mencapai 30 persennya yakni 10 triliun rupiah.
Sementara itu, pemerintah menganggarkan 18,14 triliun rupiah untuk program padat karya tunai yang dijalankan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan realisasi pelaksanaan program padat karya tunai (cash for work) hingga akhir Agustus mencapai 7,16 triliun rupiah.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mewanti-wanti para menterinya tidak bekerja sendiri-sendiri sehingga membuat program yang tumpang tindih dalam pembangunan ekonomi desa.
“Saya minta semua kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu, sehingga outcome, hasilnya tidak terlihat. Ini harus terintegrasi betul,” kata Jokowi.
Ia mengatakan, dalam pembangunan ekonomi desa diperlukan sinergitas antarkementerian sehingga programnya tidak tumpang tindih dan hasilnya optimal.
Penguatan Infrastruktur
Di tempat terpisah, peneliti Pusat Kajian Studi Kerakyatan UGM, Awan Santosa, menegaskan pemerintah perlu melakukan penguatan infrastruktur di desa, terutama infrastruktur dasar termasuk jalan tani, irigasi. Ini untuk menopang produktivitas masyarakat desa sekaligus mengentas kemiskinan.
Peningkatan produktivitas pangan semestinya bertumpu pada pertanian rakyat dan pertanian berbasis keluarga, dengan memperkuat organisasi/ kooperasi petani dan teknologi tepat guna.
“Demikian juga soal harga pangan banyak terkait dengan tata niaga dan kuasa distribusi yang tidak demokratis, yang merugikan petani.” n fdl/erk/P-4
