PINA jadi Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diyakini tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan di Indonesia sendirian. Pemerintah mengambil jalan menggandeng pihak swasta untuk membiayai berbagai proyek. Penawaran diutamakan lewat Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Ada tiga proyek strategis yang disiapkan untuk PINA. Masing-masing adalah jalan tol di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi senilai Rp 300 triliun. Kemudian, proyek tujuh pelabuhan hub di seluruh Indonesia senilai Rp 70 triliun. Satu lagi adalah kilang minyak Pertamina dengan nilai Rp 200 triliun.
Kemarin, digelar prosesi Financial Closing PINA di Istana Negara dengan disaksikan Presiden Joko Widodo. Presiden menjelaskan, alasan utama menggeber PINA adalah dalam lima tahun pemerintahannya, dia ingin fokus membangun infrastruktur. “Infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan pemerataan kepada warga kita,” ujarnya.
Selain itu, proyek tersebut juga akan menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang tumbuhnya UKM di daerah. Namun, bila hanya mengandalkan APBN, mustahil pembangunan bisa berlangsung dengan cepat. Sebab, ruang fiskal APBN sudah sangat terbatas. Karena itulah, dia mengapresiasi sistem PINA maupun yang sudah berjalan, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Presiden menambahkan, proyek-proyek infrastruktur di daerah tidak boleh hanya dimonopoli kontraktor-kontraktor besar dari Jakarta. Kontraktor kecil di daerah juga harus dilibatkan. Sehingga, mereka mendapatkan kue-kue ekonomi dan terjadi pemerataan.
“Saya titip, pembangunan infrastruktur itu, terutama di daerah, libatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah, libatkan kontraktor-kontraktor yang ada di daerah, libatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi,” kata Jokowi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menuturkan, sejumlah proyek strategis sudah mulai digarap per tahun ini. Hanya, dia tidak bisa menyebutkan target penyelesaian dalam jangka pendek. Sebab, proyek itu bersifat jangka menengah, lima tahun.
Sebagian besar proyek diperkirakan baru akan selesai 4-5 tahun ke depan. “Tapi yang terpenting dalam pipeline ada sekitar Rp 570 triliun yang bisa diinvestasikan oleh siapapun, BUMN maupun investor swasta,” terangnya. Pihak swasta manapun bisa ambil bagian dalam ketiga proyek tersebut.
Skemanya juga sederhana. Berbeda dengan KPBU yang sebagian modalnya berasal dari pemerintah, PINA benar-benar murni swasta. “Tapi akan kita fasilitasi supaya investor dan investasi (proyek)-nya bisa ketemu,” lanjutnya.
Tahun ini yang diutamakan adalah pembangunan tujuh hub pelabuhan. Yakni, Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung dan Pelabuhan Sorong. Beberapa proyek tol juga ada yang mulai dikerjakan tahun ini.
Bambang memastikan tidak ada pembatasan bagi swasta maupun BUMN untuk ambil bagian dalam ketiga proyek tersebut. Kedua pihak itu dipersilakan berinvestasi sesuai kemampuan mereka. Memang, secara umum BUMN bisa dikatakan lebih siap. Namun, bukan berarti menafikan pihak swasta.
“Kalau mereka (swasta) menghadapi kendala modal dalam investasi infrastruktur, bisa difasilitasi untuk mendapat tambahan modal tanpa melalui APBN,” lanjut mantan Menkeu itu. Dengan pendekatan semacam itu, diharapkan minat swasta untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur semakin meningkat.
Bambang menambahkan, PINA akan melengkapi skema KPBU yang sudah berjalan beberapa waktu belakangan. KPBU sudah diterapkan pada sejumlah proyek APBN yang sempat mandek. Di antaranya PLTU Batang dan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. KPBU juga diyakini akan mempercepat pengerjaan proyek Palapa Ring yang saat ini sedang berjalan.
Program PINA ini sudah berhasil diterapkan pada proyek jalan tol di PT Waskita Toll Road. PINA berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun, di mana lima di antaranya adalah tol Trans Jawa.
Dalam pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun, sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan 16 triliun. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
