Puan Maharani Minta KPU Tetap Laksanakan Pemilu 

Hal ini diungkapkan Puan, setelah melakukan  rapat konsolidasi dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Sumsel, anggota fraksi, dan pengurus DPC se Sumsel di kantor DPD Sumsel, Palembang, Jumat (3/3).

“PDIP tetap berpegangan pada tahapan- tahapan pemilu yang sudah diputuskan, antara Pemerintah, KPU dan DPR,” kata Puan.

Menurut Putri dari Presiden ke V Megawati Soekarnoputri ini, KPU harus terus melaksanakan tahapan pemilu itu karena sudah aturan bersama dalam perundang- undangan antara pemerintah, DPR  dan KPU untuk melaksanakan Pemilu 2024.

“Kami tetap meminta kepada KPU, untuk meneruskan tatapan tahapan tersebut, sesuai dengan konstitusi dan perpu yang sama-sama sudah disepakati, ” katanya.

Sementara dalam rapat konsolidasi internal tersebut, Puan berharap kader PDI Perjuangan tetap menjaga persatuan meskipun ada persaingan untuk merebut kekuasaan melalui pesta demokrasi secara gembira.

“Untuk arahan konsolidasi tetap dilakukan kita menjaga pemilu yang akan datang itu berjalan baik, aman, tentram dan gembira. Jangan sampai pemilu yang akan datang itu membuat kita terpecah-pecah yang menjadikan kita tidak jadi satu bangsa lagi, tapi bagaimana konsolidasi partai mengajak masyarakat dan parpol terkhusus di Sumsel ini, untuk melaksanakannya sebaik-baiknya dengan aman, tentram tertib dan gembira tanpa memecah belah diantara kita, ” katanya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas menyatakan, PDI Perjuangan Sumsel bersama DPC yang ada kedepannya saling bergotong- royong, kompak, berkerjasama satu dengan yang lain agar bisa meraih target pemilu yang optimal di Sumsel.

“Itu yang menjadi pesan penting pertemuan di Sumsel, dan wejangan khususnya (dari Ketum melalui Puan) Sumsel harus jadi pemenang pemilu kembali, ” katanya seraya untuk target nanti bisa 4 kursi DPR RI dan 17 kursi DPRD Sumsel.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Prima perdata yang diajukan Prima.

Dalam putusannya, Kamis (2/3), PN Jakpus menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim memerintahkan agar KPU menghentikan tahapan Pemilu 2024 yang saat ini tengah berjalan.

KPU diperintahkan untuk mengulang tahapan Pemilu 2024 dari awal.

“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” bunyi putusan PN Jakarta Pusat.#udi

Berita Serupa