MEDAN ( Berita ): Pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Sumut mendesak Pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar.
Pasalnya rezim militer dan para bhiksu Buddha terus melakukan pembunuhan terhadap etnis muslim Rohingya di negeri mayoritas Buddha tersebut.“Saat ini dunia tercengang tak percaya akan apa yang sedang berlangsung di Myanmar atas kejahatan menimpa etnis muslim Rohingya.
Pembantaian yang meluas tak lagi memandang batas kemanusiaan. Etnis muslim Rohingya dicincang, ditusuk-tusuk tubuhnya dengan pisau, bayi-bayi distrom dengan listrik, bahkan sebagian besar dibaka rhidup-hidup di tempat mereka ditemukan. Ini merupakan tindakan barbar, tidak berperikemanusiaan dan pembunuhan etnis (genosida).
Oleh sebab itu GNPF MUI Sumut mendesak agar Pemerintah RI segera memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara Myanmar,” tegas Kordinator Aksi GNPF-MUI Sumut ustadz Heriansah, SAg kepada Wartawan, Sabtu (2/9) di Medan.
Dijelaskan ustadz Heriansah, selain mendesak pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik, pihaknya juga mendesak umat Buddha di Indonesia agar mengecam dan berbuat secara aktif agar kejahatan atas nama agama di Myanmar segera dihentikan.
“GNPF-MUI Sumut menyerukan umat Islam turun kejalan melakukan protes dan menunjukkan kepada dunia kebiadaban yang vulgar yang sedang terjadi di Myanmar,”sebut Heriansah.Dijelaskan Heriansah, keja-hatan tak berperikemanusiaan dilakukan rezim militer dan para Bhiksu tersebut tidak memandang genre dan usia.
Dunia menyaksikan bayi-bayi menjadi korban keganasan kaum biadab yang tak bermoral di Myanmar dan dilakukan secara sistematis. “Dunia juga menyaksikan bahwa genocide ini secara sistematis dilakukan yang pertama oleh kelompok agama mayoritas di Myanmar, yaitu Buddha. Hal ini terlihat jelas dari hadirnya tokoh- tokoh agama dan juga simbol simbolnya disetiap serangan. Pembantaian ini juga jelas-jelas melibatkan militer dan penerintah Myanmar secara massif.
“Sejatinya dunia telah mengetahui siapa teroris yang sesungguhnya, mereka yang membantai umat Islam Rohingya itulah yang layak disebut teroris. Ironisnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya diam saja tanpa memberikan reaksinya,” sebut Heriansah.
Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, tambah Heriansah, seharusnya Pemerintah RI sudah mengambil kebijakan yang tegas, seperti memberikan kecaman keras terhadap aksi barbar yang dilakukan rezim militer Myanmar, memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia.( WSP/h04/C)
