Politik Inggris | Pelaksanaan Brexit pada 31 Oktober Jadi Prioritas Pemerintah Inggris
LONDON – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, pada Senin (14/10), menetapkan prioritas pemerintahnya pada sebuah upacara parlementer yang dihadiri oleh Ratu Elizabeth II, dengan rencana keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit) jadi agenda utamanya.
Karena batas waktu yang hampir habis untuk kesepakatan perceraian sebelum para pemimpin Uni Eropa (UE) menggelar KTTpada akhir pekan ini, beberapa proposal tampaknya akan segera diberlakukan di antaranya diprediksi soal pemilihan umum yang dipercepat.
Saat berpidato di hadapan anggota parlemen, Ratu Elizabeth II mengumumkan daftar 26 rancangan undang-undang baru (RUU) mulai dari penerapan kesepakatan Brexit yang belum diselesaikan hingga RUU pidana dan lingkungan.
“Prioritas utama pemerintah saya yaitu mengamankan kepergian Inggris dari UE pada 31 Oktober,” kata ratu Inggris yang berusia 93 tahun itu. “Pemerintah saya pun bermaksud untuk mempertahankan kemitraan baru dengan UE, yang didasarkan pada perdagangan bebas dan kerja sama yang bersahabat,” Imbuh Ratu Elizabeth.
Rancangan kebijakan yang diuraikan termasuk rencana untuk RUU Penarikan Diri Inggris dari UE agar diterapkan dalam kesepakatan aturan hukum Inggris yang saat ini masih diintensifkan negosiasinya oleh PM Johnson dengan Brussels, sebelum batas waktu akhir yang dijadwalkan pada akhir bulan ini.
PM Johnson telah berulang kali mengatakan Brexit harus terjadi bulan ini. Tetapi, jika ia gagal mendapatkan kesepakatan dengan UE saat KTTpada Kamis (17/10) dan Jumat (18/10), maka Johnson harus meminta Brussels untuk menunda Brexit di bawah undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya potensi menyebabkan kekacauan.
Pekan Terakhir
Pada bagian lain dilaporkan bahwa pekan ini merupakan yang terakhir bagi Inggris dan UE untuk menentukan apakah keduannya bisa meloloskan kesepakatan Brexit atau tidak. Sejauh ini, keduanya masih berupaya untuk membuat syarat-syarat pemisahan yang bersahabat jika Brexit akhirnya terlaksana.
“Masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan,” kata negosiator UE, Michael Barnier, pada Minggu (13/10).
Masa jabatan PM Johnson pun jadi pertaruhan karena jika ia gagal melaksanakan Brexit pada 31 Oktober mendatang, ia diperkirakan akan disingkirkan. Oleh karena itu, nasib PM Johnson pun saat ini tergantung dari hasil pertemuan tertutup UE di Brussels yang digelar awal pekan ini.
Untuk mengantisipasi jika Brexit terlaksana pada pengujung Oktober ini, Menteri Keuangan Inggris, Sajid Javid, pada Senin, mengatakan kementeriannya akan mengumumkan rencana anggaran pasca-Brexit pada 6 November mendatang, atau sepekan setelah pelaksanaan Brexit. “Pengumuman anggaran itu penting untuk menentukan perekonomian Inggris di masa yang akan datang,”pungkas Menteri Javid. ang/AFP/I-1
