Ikuti Aksi Bela Islam 112 di Jakarta
Ditiadakannya long mach dalam Aksi Bela Islam 112, ternyata tak menyurut animo umat Islam ambil bagian dalam aksi yang dipusatkan di Masjid Istiqlal Jakarta itu. Khusus Sumbar, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indoneaia (GNPF-MUI) Sumbar memastikan bahwa sekitar 3 ribuan warga Sumbar sudah bertolak ke Jakarta.
Pembina GNPF-MUI Sumbar, Irfianda Abidin yang baru saja dikukuhkan beberapa minggu lalu memastikan hal itu. “Memang kita (GNPF-MUI) Sumbar ikut serta dalam kegiatan bersama di Jakarta. Kawan-kawan banyak berangkat, baik secara pribadi maupun berkelompok,” ucapnya saat ditemui Padang Ekspres, Jumat (10/2).
Menurut dia, GNPF-MUI Sumbar terus berkoordinasi dengan GNPF-MUI pusat guna menghimpun peserta zikir bersama di Masjid Istiqlal. “Dari informasinya, zikir bersama dimulai sejak subuh,” ucapnya.
Aksi zikir bersama di Jakarta nanti, menurut Irfianda, bentuk perlawanan terhadap praktik kemungkaran. “Kita siap berjuang melawan kemungkaran itu. Bagaimana keputusan selanjutnya, kami menunggu keputusan GNPF-MUI pusat,” katanya.
Sementara Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi saat dihubungi Padang Ekspres, menyebut pihaknya menyangsikan 3 ribu masyarakat Sumbar bertolak ke Jakarta. Pasalnya, dia belum mendapat informasi adanya keberangkatan warga ke Jakarta secara bergerombolan. “Kita tidak tahu apakah mereka berangkat sendiri-sendiri atau bagaimana,” sebutnya.
Polda Sumbar, aku Syamsi, juga tidak mengirim personel ke Jakarta. “Pasalnya, sebagian personel sudah dikirim ke Aceh untuk pengamanan pilkada,” katanya.
JK: Silakan Doa dan Istighosah
Di sisi lain, pemerintah mengapresiasi sikap beberapa pihak yang tidak jadi menggelar aksi long march hari ini. Sebab, sejak awal pemerintah memang melarang aksi tersebut karena berdekatan dengan masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Juga, agar tidak berbenturan dengan aktivitas hari terakhir kampanye.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah memang tidak memberi izin aksi di jalanan selama masa tenang. Karena itu, dia mengapresiasi kesepakatan untuk menggelar zikir dan doa bersama di Masjid Istiqlal. “Selama itu prosesnya doa dan istighosah di masjid, ya silakan saja. Itu tidak bisa dilarang,” ujarnya di kantor Wapres, kemarin (10/2).
Menurut JK, solusi yang diambil dalam pertemuan di kediaman Menkopolhukam Wiranto Kamis (9/2) lalu, merupakan langkah yang baik. “Kalau doa, semua orang juga berdoa,” lanjut Wapres. Bila pemerintah ataupun aparat menghalangi, sama saja dengan menghalangi orang beribadah.
Senada, Menkopolhukam Wiranto menjelaskan bahwa pertemuan di kediamannya menghasilkan pemahaman bahwa kegiatan kelompok tertentu tidak boleh mengganggu kegiatan masyarakat. “Tidak mengusik ketenteraman dan ketenangan masyarakat dalam rangka melakukan suatu pemilihan kepala daerah,” terangnya di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (10/2).
Long march ditiadakan, salah alasannya agar tidak berbenturan dengan kegiatan di hari terakhir kampanye pilkada DKI Jakarta. FPI dan GNPF sudah menjamin di depan publik bahwa tidak akan melakukan long march. “Itu jaminan moral yang luar biasa berat,” lanjut Wiranto.
Karena itu, dia berharap masyarakat bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Sebab, akan selalu ada pihak yang memanfaatkan momen kesepakatan itu untuk membuat keadaan semakin keruh. Padahal, yang terjadi adalah kondisi yang tenang dan damai.
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta FPI, FUI dan GNPF-MUI tidak menggunakan acara doa bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta, untuk kegiatan politik.
Hal itu ditegaskan Kapolri dalam jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan, serta Pangdam Jaya Mayjen Teddy Laksmana. Jumat (10/02) siang. Tito Karnavian menegaskan, “(Masjid Istiqlal) bukan untuk kegiatan politik meskipun dengan bungkus keagamaan.”
Sementara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan dirinya menerima “protes” dari sejumlah ulama dan habib yang memprotes acara di Istiqlal karena disebut sebagai kegiatan “ulama”.
Gatot tidak menjelaskan lebih lanjut siapa ulama dan habib yang dimaksudkannya. Panglima TNI menegaskan bahwa dia sudah memerintahkan satuan di bawahnya untuk mendukung penuh kepolisian dalam mengamankan persiapan keamanan pemilu.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melapor kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan kondisi terkini di ibu kota, kemarin. Dia menjamin aksi 112 yang diikuti sejumlah ormas Islam berjalan aman dan tertib.
“(Jokowi) baru pulang dari Ambon, dan saya melaporkan keadaan, situasi terakhir,” kata Wiranto setelah bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (10/2).
Wiranto menjelaskan pertemuan dengan GNPF MUI pada Kamis (9/2) lalu, menghasilkan kesepakatan soal aksi hari ini. Aksi 112 tak akan mengganggu masyarakat.
“Intinya, jangan sampai kegiatan-kegiatan dari kelompok, ormas mana pun, mengganggu kegiatan masyarakat. Agar tidak mengusik ketentraman dan ketenangan masyarakat dalam rangka melakukan suatu pemilihan kepala daerah,” kata Wiranto. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
