Aksi demonsrasi akbar 4 November secara umum berlangsung damai hingga waktu unjuk rasa selesai pukul 18.00. Hal itu sempat dinilai berasal dari dua faktor.
Pertama, faktor kedewasaan demonstran dalam menjalankan hak demokrasi. Kedua, konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pihak. Roadshow Jokowi dimulai saat mengunjungi kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto 31 Oktober lalu.
Meskipun awalnya disangkal Jokowi, namun Prabowo mengakui ada sedikit pembahasan mengenai aksi tersebut. Keduanya sepakat menginginkan aksi berjalan damai. Bagaimanapun, demonstrasi adalah hak konstitusional sehingga tidak boleh dihambat.
Sehari kemudian, Jokowi bertemu dengan para pimpinan MUI, Muhammadiyah, dan NU di Istana Merdeka. Salah satu isi pembicaraannya adalah bagaimana menjadikan suasana demonstrasi tetap sejuk dan massa tidak mudah terprovokasi.
Sehari menjelang aksi demonstrasi, Jokowi berbincang dnegan Wapres Jusuf Kalla di beranda belakang Istana Merdeka. Keduanya sepakat tetap bekerja seperti biasa di hari demonstrasi.
“Pak Jokowi di sini, saya di sebelah (kantor wapres),” ujar JK. Namun, ternyata pada hari H, siangnya Jokowi malah meninggalkan Istana menuju kawasan bandara Soekarno-Hatta dengan alasan meninjau proyek. Malamnya, barulah Jokowi menggelar rapat terbatas dan membuat pernyataan publik tepat tengah malam.
Roadshow tidak berhenti sampai di situ. Senin (7/11) lalu, Jokowi mengapelkan para prajurit TNI yang terlibat dalam pengamanan demonstrasi.
Disusul kemudian kunjungan balasan ke kantor PBNU. Di PBNU, Jokowi malah mendapatkan kritik dari PBNU karena dianggap lamban dalam melakukan komunikasi polirik dengan rakyat.
Kemarin pagi (8/11), Jokowi kembali mengadakan roadshow konsolidasi. Kali ini, dia hadir di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan. Jokowi mengapresiasi kinerja aparat kepolisian selama mengamankan aksi.
Mengenai aktor politik, dia menuturkan bahwa siapa aktor politik yang menunggangi aksi 4 November tentu akan diungkapkan ke publik. Namun, dengan catatan kalau Polri sudah mendapatkan buktinya. “Proses hukum juga akan dilakukan,” ujarnya.
Namun begitu, untuk demonstrasi seperti 4 November tentu perlu pendekatan persuasif. Dia mengatakan, perlu berbagai penjelasan terkait demonstrasi 4 November. “Ke depan soal demo itu juga perlu untuk memperkirakan jumlah pesertanya,” ungkapnya.
Tentunya, kinerja Polri ini harus sampai ke tingkat paling bawah. Seperti Polsek. Dia menegaskan bahwa Polres dan Polsek ini harus juga bekerja. “Ke masyarakat berikan penjelasan dan semacamnya,” tutur mantan Wali Kota Solo tersebut.
Secara umum, Jokowi mengapresiasi kinerja TNI dan Polri. Menurutnya, sepanjang demonstrasi sebenarnya cukup aman dan kondusif. “Hanya ada kericuhan sedikit di malamnya, sayang ada 18 orang yang luka-luka juga,” ungkapnya.
Usai bertemu dengan para personel Polri, Jokowi bergeser ke gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di kawasan Menteg, Jakarta Pusat. Dia diterima Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti. Seperti sebelumnya, Jokowi juga membicarakan persoalan aksi demonstrasi 4 November lalu.
Usai pertemuan tertutup sekitar satu jam, Jokowi mengungkapkan apresiasinya atas peran Muhammadiyah dalam menyejukkan suasana jelang demo akbar 4 November lalu. “Kita berikan penghargaan yang tinggi karena demo berjalan tertib dan damai,” ujar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi kembali memastikan bahwa proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan dengan tegas dan transparan.
“Saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga rakyat perlu tahu, tidak akan melindungi… saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,” ucapnya. Jokowi mengambil jeda cukup lama, sekitar tujuh detik sebelum akhirnya menyebut nama Ahok.
Di luar itu, Jokowi mengatkan bahwa dia juga membicarakan soal ekonomi kerakyatan dan politik Islam. Rencananya, pemerintah akan bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam hal membangun politik Islam di Indonesia.
Disinggung mengenai kritikan PBNU soal lambannya menjalin komunikasi, Presiden tidak menampiknya. Menurut dia, itu merupakan masukan yang baik. “Saya kira saya manusia biasa, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan,” tambahnya.
Sementara itu, Haedar mengapresiasi komitmen presiden atas proses hukum terhadap Ahok. “Kami berharap itu dilaksanakan dengn konsisten,” ujarnya. Dia juga mengingatkan Polri agar mengembangkan tafsir-tafsir yang justru bisa mempengaruhi jalannya penyidikan.
Kepada masyarakat, Haedar meminta agar ke depan lebih mampu menciptakan suasana kondusif, terutama dalam mengawal kasus tersebut.
Dia juga berharap kasus Ahok bisa segera selesai. “Agar bangsa ini tidak tersandera oleh satu dua orang yang bertindak gegabah dalam kehidupan kebangsaan kita,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemerintah memang terus menjalin komunikasi dengan para ulama. Bahkan, sebelum aksi masa pada Jumat (4/11) itu juga sudah mengundang para ulama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah.
Dia pun menepis anggapan kalau pemerintah terlambat menggandeng ulama, sehingga aksi tersebut tetap berjalan. “Dua minggu sebelumnya kan majelis ulama, NU, Muhammadiyah, semua kan diundang. Ya tidak bisa juga dibilang telat, karena sudah diketahui tanggal 4 itu ada demo besar-besaran,” ungkap dia.
Di sisi lain, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Muhammad Zaitun Rasmin menuturkan, mereka masih menunggu terus kelanjutan penyelidikan kasus Ahok. Hasil dari penyelidikan itu akan menentukan sikap GNPF MUI selanjutnya.
“Kami akan mengikuti perkembangan proses hukumnya,” ujar dia, kemarin (8/11). Tapi, kini mulai muncul lagi suara untuk menggelar aksi kembali bila tuntutan untuk menyeret Ahok ke meja pengadilan tidak terwujud. GNPF MUI pun sudah mengetahui ada ajakan untuk menggelar aksi bela Islam tahap III. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
