Kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, kepastian perombakan Kabinet Kerja ada di tangan Presiden. Tergantung penilaian yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Saat ditanya siapa menteri yang dapat penilaian buruk, JK enggan menyebut.
Kabar perombakan kabinet jilid 3 ini menguat pasca pidato Jokowi di Kongres Ekonomi Umat pada Sabtu lalu. Saat bicara tentang program sertifikasi lahan, Jokowi menyinggung soal perombakan. Kata dia perombakan bisa dilakukan melalui pergantian atau pencopotan personil. Ukurannya, kata Jokowi, adalah penyelesaian target yang diberikan kepada para pembantunya itu. Kalau tak bisa capai target, siap-siap saja untuk diganti atau dicopot.
Pada peringatan 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK Oktober lalu, sejumlah pemerhati memberikan sejumlah catatan. Catatan paling banyak dan buruk ada di lini hukum. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) misalnya menilai penegakan hak asasi manusia (HAM) masih nol besar. Kontras menyebut, pemerintah bukan sekadar gagal menegakkan HAM, tapi malah sekaligus jadi ancaman bagi penghormatan terhadap harkat kemanusiaan.
Kontras merujuk pada sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang tak juga dituntaskan dari mulai 65/66 sampai orang hilang pada 97/98. Padahal Komisi Nasional HAM sudah menyerahkan sejumlah berkas kasus hasil penyelidikannya itu kepada Kejaksaan Agung. Tapi dari institusi yang menangani penyidikan itu sejumlah berkas tak beranjak dari sekadar kertas belaka. Tak ada tindak lanjut penuntutan di peradilan HAM.
Catatan Kontras dan lainnya sepatutnya jadi perhatian presiden Jokowi. Pembangunan semestinya tak melulu fisik. Tapi seperti jargon saat kampanye dulu: melakukan revolusi mental. Mengembalikan pada karakter bangsa yang menghormati kemanusiaan. Ini bisa dimulai dengan mengganti menteri yang tak cakap menegakkan HAM.
