Jakarta – Provinsi Maluku yang memiliki sumber daya alam berupa migas dan hasil laut yang melimpah tidak dapat keluar dari peringkat ke-4 termiskin di Indonesia, apabila hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.
Alokasi anggaran yang berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, dirasakan sangat tidak adil bagi Maluku, yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan daratan. Potret Kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan di Maluku, hanya bisa diatasi lewat dorongan pemanfaatan Blok Gas Abadi Masela dan Blok Migas lainnya, yang sudah pasti dapat menjadi sumber pemasukan bagi negara dan juga bagi Maluku.
Untuk itu, Maluku harus memastikan dapat memperoleh manfaat yang setimpal dari Blok Masela. Sehingga kesejahteraan bisa dirasakan rakyat Maluku. Direktur Archipelago Solidarity (Arso) Foundation, Dipl.- Oek. Engelina Pattiasina mengatakan hal itu, Kamis (3/11).
Menurut dia, materi tersebut telah disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Pendidikan MIPA Universitas Pattimura Ambontentang ”Maluku: Pilihan Kemitraan Strategis”.
Kuliah umum yang digelar di aula Rektorat Lantai II Kampus Unpatti , Selasa (1/11), dihadiri Pembantu Rektor I Dr. Muhamad Riyad Uluputty, MS, Dekan Fakultas MIPA, Prof. Dr. Threse Laurens, Ketua Jurusan MIPA, Dr. Anderson L. Palinussa, serta staf pengajar dan sekitar 600 mahasiswa dari berbagai jurusan dan program studi.
Lulusan Universitas Bremen Jerman ini mengatakan, jika pilihan zona dan teknologi berbasis di darat (onshore), maka partisipasi masyarakat akan lebih tinggi. Hal ini harus dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dengan menyiapkan sumber daya manusia di berbagai sektor, untuk mengisi pengembangan industri turunan dari hasil produksi lapangan gas abadi tersebut.
Engelina berharap, Unpatti dan universitas lainnya di Maluku dapat berfungsi sebagai motor penggerak dan partner pemerintah untuk mengawal pengelolaan 25 blok migas yang ada. Sedangkan Pembantu Rektor I, Muhamad Riyad Uluputty, mengungkapkan kendala wilayah kepulauan dan jarak antar pulau, mempengaruhi kualitas pendidikan.
Tanpa anggaran pendidikan yang lebih, kata Uluputty, sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain. sur/AR-3
