» Impor barang konsumsi dikurangi khususnya alas kaki, elektronik dan sepeda.
» Pemerintah harus lebih inovatif mendorong daya saing produk UMKM.
JAKARTA – Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Ekonomi yang berlangsung di Nusa Dua Bali, Jumat (21/8), fokus membahas akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta program kementerian/lembaga.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (21/8), mengatakan selain menekankan percepatan realisasi belanja program-program strategis, rapat juga membahas tambahan program PEN daerah, tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk program PEN, program padat karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital.
Kemudian, penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja, program gerakan belanja di pasar rakyat, serta program padat karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Beberapa kementerian dan lembaga, jelas Airlangga, juga mengajukan beberapa usulan program, seperti program Bangga Buatan Indonesia, program Beli Karet untuk Aspal 2020–2021, program Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah (UMKM), program beli (discount) Produk UMKM, program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian serta program Padat Karya Penyangga Wisata.
Usulan tersebut menunjukkan semangat kementerian dan lembaga semakin kuat, menyambut ajakan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu untuk menggunakan produk lokal baik produk petani, nelayan maupun UMKM, ketimbang impor.
Ajakan Presiden tersebut ditujukan untuk mendorong konsumsi domestik, memacu produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta industri kreatif yang pada akhirnya menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan usulan-usulan program tersebut diajukan karena memenuhi kriteria yakni mampu mendorong pemulihan ekonomi, berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi dan nilai programnya yang cukup besar.
“Dari aspek pangan dan pertanian, pemerintah telah berhasil mendorong Produk Domestik Bruto sektor pertanian triwulan II-2020 memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19 persen year on year,” kata Airlangga.
Pengembangan kawasan food estate (lumbung pangan) berbasis korporasi petani di Kalimantan Tengah juga tengah dikembangkan. Food estate itu diarahkan dapat membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut seluas 30 ribu hektare.
Kurangi Impor
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengatakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, pihaknya menjalankan strategi di bidang perdagangan luar negeri dengan berupaya mengurangi impor barang konsumsi melalui Permendag No 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga, yang sedang diundangkan.
“Permendag ini mensyaratkan persetujuan impor (PI) serta perubahan pengawasan dari post border ke border,” kata Mendag.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, juga meminta kepada perusahaan BUMN agar menggunakan produk lokal khususnya produk UMKM baik di hotel, pesawat maupun di pusat-pusat perbelanjaan.
Menanggapi upaya tersebut, pengajar dari Universitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti, meminta pemerintah untuk lebih inovatif lagi mendorong daya saing UMKM.
“UMKM harus diajak untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan skala global tidak hanya dengan BUMN,” kata Esther.
Kelemahan UMKM, jelasnya, dari sumber daya baik keuangan, teknologi, tenaga kerja terampil, akses pasar, dan informasi pasar, sehingga biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar.
Kalau UMKM bisa menjadi partner bagi perusahaan besar, mereka bisa menjadi supplier bahan baku atau bahan setengah jadi dari perusahaan besar. ers/uyo/E-9
