LOMBOK – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk bersinergi antar Dinas dan dengan Kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak.
Tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu Kepala Daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.
“Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antardinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,’’ tegas Menteri Siti Nurbaya membuka acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar KLHK, di Lombok,NTB, Senin (9/3).
Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.
“Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin tekhnis pencemaran dan AMDAL saja, tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,’’ katanya.
Menteri Siti berkali-kali mengingatkan agar Kepala Dinas lebih aktif melakukan analisis untuk memberi telaahan staf pada Kepala Daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya berat-berat karena proses di masa lalu, untuk itu butuh kebersamaan menyelesaikannya.
“Harus bersama-sama menjaga Republik ini, jangan pernah merasa lelah. Contoh saat Karhutla, tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang gak mau tau karena kewenangan sudah ditarik ke Provinsi. Kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB saja, ada tanggungjawab lingkungan juga disitu, tanggungjawab kita semua,’’ kata mantan Sekjen DPD RI ini.
Pemerintah di seluruh tingkatan berkewajiban meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Pererat dengan Pemda
Sementara itu Dirjen PPKL, RM Karliansyah mengatakan Rakernis PPKL diikuti 289 peserta dari eselon I KLHK, UPT, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dunia usaha, BUMN, Pemda, NGO, dan gerakan masyarakat penggerak lingkungan di tingkat tapak. Pelaksanaan Rakernis akan berlangsung hingga Kamis (12/3).
“Dengan Rakernis ini, harapan kami terbentuk berbagai kegiatan yang bersinergi dengan daerah ditandai dengan meningkatnya nilai Indek Kualitas Likungkungan Hidup (IKLH) dan tema Rakernis tahun 2020 ini kita sebut Tingkatkan IKLH, Pulihkan Kualitas Lingkungan ini sangat relevan,” ujar Karliansyah.
Lebih lanjut dikemukakan Karliansyah, beberapa kerja sama yang ditawarkan antara lain, Pembangunan infrastruktur system pemantauan pemulihan kualitas lingkungan hidup secara online: pemantauan kualitas air (onlimo), pemantauan kualitas udara (AQMS), SISPEK (pemantauan cerobong untuk pemantauan emisi industry), SPARING (system pemantauan kualitas air limbah secara kontinyu). sur/AR-3
