Diposkan pada: 8 May 2017 ; 3171 Views Kategori: Berita
Presiden saat menyerahkan sertifikat di Ternate, Maluku Utara, Senin (8/5). (Foto: Humas/Oji).
Usai meresmikan Fasilitas Pelabuhan Tapaleo, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Bicoli yang dipusatkan di Pelabuhan Laut Tapaleo, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan langsung kembali ke Kota Ternate, untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional serta pembinaan, fasilitasi, dan kerja sama akses reform, di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Senin (8/5) sore.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyinggung rendahnya kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat.
Di Maluku Utara misalnya, dari 487.000 bidang tanah yang seharusnya punya sertifikat, 216.000. Artinya masih separuhnya saja belum ada, baru 46 persen. Bahkan di seluruh Indonesia, dari 126 juta bidang yang harus sertifikatnya ada, baru 46 juta yang sekarang ini terealisasi.
“Akibatnya apa? Di banyak tempat terjadi sengketa tanah, terjadi konflik tanah baik antar masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah, menjadikan ramai,” jelas Presiden.
Terakhir, Presiden mengaku menerima petani dari Kerawang, dari Teluk Jambe mengubur diri di depan Istana Negara. Setelah tahu, Presiden meminta mereka masuk ke Istana. “Saya tanya kenapa ? Mereka sudah tinggal di situ 50 tahun lebih, tapi enggak pegang yang namanya sertifikat,” ungkap Presiden seraya menambahkan, mereka hanya memegang SKD (Surat Keterangan Desa).
Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan kepada yang sudah pegang sertifikat agar diberi plastik, di-fotocopy, yang ada plastiknya disimpan. “Kalau sudah pegang ini, yang namanya sertifikat, kalau ingin tambah modal kerja silakan datang ke bank, disekolahkan di bank,” ujarnya.
Namun Presiden mengingatkan agar berhati-hati kalau mau pinjam ke bank dengan sertifikat itu. “Harus dihitung, harus dikalkulasi bisa mengangsur ndak, bisa mencicilnya ndak setiap bulan,” tuturnya.
Kalau kira-kita hitungannya enggak masuk, Presiden meminta agar jangan meminjam karena nanti sertifikatnya hilang disita bank. Kalau sudah dapat pinjaman, Presiden mengingatkan, agar digunakan semuanya untuk modal kerja atau untuk modal investasi.
“Jangan dipakai yang lain-lain, tidak boleh! Hati-hati, sertifikat bisa hilang,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi berharap ke depan di provinsi Maluku Utara bisa diperbanyak lagi sertifikat-sertifikat yang bisa diberikan kepada rakyat, sehingga rakyat memiliki status hak hukum atas tanahnya.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan Wagub Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib. (DNA/OJI/ES)
