Lepasnya status tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam praperadilan terasa menyesakkan, sekalipun sudah banyak yang menduganya.
Meski terasa pahit, setidaknya ada hikmah di balik putusan tersebut. Yang pertama, setidaknya bisa mengingatkan masyarakat Indonesia untuk move on dari kontroversi tak produktif terkait dengan G 30 S/PKI.
Yang kedua adalah munculnya protes masyarakat dengan bentuk yang baru. Yakni, melalui meme dan sindiran. Sebuah protes yang mengundang senyum.
Setnov digambarkan sebagai sosok yang mahasakti sehingga 29 September lalu netizen mengusulkan (secara sarkastis tentunya) agar ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Setya Novanto (HKSN).
Secara tak langsung, hal ini menunjukkan semakin tidak percayanya masyarakat kepada hukum yang ada. Terutama ke aparatnya. Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, tentu saja ini sudah lampu merah bagi Indonesia.
Duit negara digangsir lebih dari Rp 2 triliun, dan Setnov diduga mendapat seperempat dari jumlah itu. Siapa orang waras yang tidak frustrasi mendengarnya.
Ini masih ditambah lagi dengan serangan DPR ke KPK yang terkesan untuk membela kolega. Kemudian, pernyataan jaksa agung yang turut melemahkan KPK.
Lepas dari segala kontroversinya, KPK masih diyakini masyarakat sebagai benteng terakhir upaya perlawanan terhadap korupsi.
Pemerintah dan aparat hukum, seharusnya mengingat betul pepatah klasik Melayu. Yakni, “raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah”. Jika para elite negeri ini tidak berupaya menunjukkan sikap lebih tegas ke pemberantasan korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin rendah.
Pada gilirannya, ini akan berpotensi buruk. Bisa muncul civil disobedience dalam skala yang luas. Jika sudah terjadi, bisa terjadi chaos. Untuk itu, segenap elite seharusnya mengambil sikap tegas terhadap korupsi. Bukan malah mempermainkan masyarakat dengan isu memecah belah demi kepentingan politik, tetapi bersama-sama untuk melawan musuh paling besar bangsa ini: korupsi. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
