Program padat karya instruksi presiden langsung ditindaklanjuti Kementerian PUPR dengan menggelontorkan dana Rp 11,2 triliun untuk pembangunan fisik di pedesaan lewat skema swakelola. Dari total anggaran PUPR Rp 107 triliun, sekitar Rp 11 triliun dialokasikan untuk mendukung program padat karya.
Bentuknya adalah perbaikan-perbaikan fisik beberapa sarana seperti irigasi, jalan, perumahan, serta cipta karya. “Hal itu wujud peran PUPR dalam program padat karya yang dibebankan pada empat kementerian bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa PDTT,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Sekarang fokus kita berkisar antara lapangan kerja dan pengangguran. Kalau pertumbuhan ekonomi dan daya saing sudah oke,” katanya di sela-sela Raker Kementerian PUPR kemarin (11/11).
Basuki berjanji jajaran PUPR akan bekerja keras agar dana Rp 11,2 triliun dapat diwujudkan dengan program yang siap berjalan pada awal 2018. Terutama program perbaikan sistem irigasi yang akan digelar di 5.000 kecamatan di seluruh indonesia. “Saya minta agar Januari sudah siap, karena akan di-launching presiden,” katanya. Saat ini, dengan semakin meningkatnya infrastruktur, ada risiko semakin melebarkan gap antar daerah.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja, dan bantuan daya beli menjadi perhatian utama pada 2018. “Termasuk juga ada perubahan gaya hidup karena teknologi. Jadi kita merespons dengan mendistribusikan uang ke pedesaan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli,” ungkapnya.
Bentuk program padat karya bisa berbentuk pembangunan infrastruktur maupun perumahan. Dikerjakan secara swakelola oleh warga desa. “Jadi kita yang beli materialnya, warga yang bekerja,” katanya.
Program padat karya juga nanti bisa diintegrasikan dengan program PUPR, yakni penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat (Pamsimas), kota tanpa kumuh (Kotaku), serta sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). “Semua pekerjaan nantinya bisa dipadatkaryakan,” kata Basuki. Dia juga meyakinkan bahwa bantuan itu tidak memanjakan masyarakat sebagaimana layaknya bantuan langsung yang selama ini diberikan. “Prinsipnya adalah cash for work, mereka kerja lalu dapat uang,” katanya.
Selain itu, itu juga tidak akan tumpang tindih dengan dana desa. Setiap pekerjaan akan dilakukan dengan segmen yang berbeda dengan tempat yang berbeda pula. “Kalaupun ada di desa yang sama, nanti dikordinasikan, tidak akan sampai sama,” tukasnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
