Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta penerapan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar segera diterapkan di Ibukota. Sistem ganjil genap yang diterapkan saat ini tidak berdampak signifikan mengurangi kemacetan.
“Penerapan sistem ganjil genap saat ini tidak akan menyelesaikan kemacetan di Ibukota. Ini sifatnya sementara saja “
“Penerapan sistem ganjil genap saat ini tidak akan menyelesaikan kemacetan di Ibukota. Ini sifatnya sementara saja,” kata Prabowo Soenirman, Anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/12).
Untuk itu, kata Prabowo, dewan mendesak penerap an sistem jalan berbayar alias ERP di Ibukota harus segera direalisasikan. “Dewan berharap sistem ERP bisa direalisasikan paling lambat akhir 2017,” ujarnya.
Dewan, lanjut Prabowo, juga meminta Dishubtrans DKI Jakarta segera mengulang kembali lelang ERP sesuai masukan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Surat KPPU sudah jelas meminta tender agar tidak terjadi monopoli. Ini wajib dipatuhi,” tandasnya.
