Soal Anggaran Guru Honor , Askweni: Tidak Ada Guna Kita Hadir Disini,  Sebagai Anggota Dewan , Ngusulkan Itu Bae Idak Boleh

Palembang, BP

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020 berlangsung alot, diruang banggar DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Kamis (12/12)  berlangsung panas, penyebabnya lantaran anggaran untuk guru honor yang sejak tahun 2018 tidak bisa tereksekusi kini tidak di anggarkan Banggar  DPRD Sumsel  bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel di APBD Sumsel , Kamis (12/12).

Rapat yang dihadiri  Ketua DPRD Sumsel yang juga Ketua banggar DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi wakil Ketua Banggar DPRD Sumsel, Sekda Sumsel yang juga Ketua TAPD Sumsel H Nasrun Umar, Sekretaris TAPD, Muklis dan sejumlah OPD dan anggota Banggar DPRD Sumsel.

Akibatnya sejumlah anggota Banggar DPRD Sumsel meradang  dan meluapkan emosinya di rapat tersebut.

“Begitu otoriternya ketuo, apa guno kito banggar ini , kalu model mak ini, tidak ada guna kita hadir disini sebagai anggota dewan ini, ngusulkan itu bae idak boleh , hebat nian , enjokkelah palu itu, idak usah di DPRD ini lagi, enjokelah  suruh bawa sana,”  kata anggota banggar Askweni saat meluapkan emosinya.

Politisi PKS ini juga tanpa saat memprotes tanpa sengaja menjatuhkan botol aku  dan sempat meminta staf DPRD Sumsel menyingkirkan botol dan gelas agar tidak khilap.

“ Kini nih sudah tertekan nian kondisi sekarang , “ kata Askweni dengan nada tinggi.

Ketua DPRD Sumselpun akhirnya menenangkan  kemarahan dan emosi Askweni tersebut.

“ Paham paham , sama semuanya kita  punya  semangat yang sama , kita ini juga memperjuangkan aspirasi tetapi kita sudah berminggu-minggu dan terakhir kita  sepakat konsultasi ke Mendagri tapi hasilnya tetap seperti itu, biarkanlah masyarakat bisa menilai , bagaimana hasil konsultasi sudah saya sampaikan  dan ternyata tetap seperti itu,” katanya.

Namun Askweni menyadari kesalahannya dan meminta maaf ke rapat banggar .

“ Hanya saja tadi saya minta  dan saya serahkan ke TAPD, tolong guru honor, IPHI sudah lolos, jemaah haji itu yang berangkat itu siapa, orang mampu, kita bantu Rp500 ribu, guru honor orang mau beli beras , susu anaknya mengapa kita terketuk hati nurani kita, soal itu tidak bisa di laksanakan perkara belakangalah  yang penting kita sudah ada will ada niat , untuk itu saya usul kongkrit  , semua usul yang berkembang dalam banggar hari ini  dan besok penandatanganan , tolong bertemu langsung  pimpinan DPRD , kami percayakan sampaikan dan ketemu langsung kelapa daerah  agar kepala TAPD tidak dianggap mengambil inisiatif sendiri bahwa inilah dinamikan yang berkembang dalam rapat banggar ini, mohon maaf kita ini manusia ini dibekali oleh Allah ada emosi , ada hawa napsu mohon dimaklumilah  ada sedikit sedikit dinamikanya ,” katanya.

Dikatakannya Askweni , Sumsel memiliki jumlah honorer yang cukup besar, mencapai 11.300 orang. Sejak pengalihan kewenangan pendidikan setingkat sekolah lanjutan di bawah provinsi Sumsel, guru-guru honorer tersebut hanya mendapatkan alokasi dari dana bos dengan jumlah yang sangat minim. Dewan mengusulkan pemerintah provinsi menambahkan mengalokasikan gaji Rp100.000/bulan sehingga membutuhkan anggaran Rp13,5 miliar.

“Kita sebagai banggar ini memiliki kewenangan dalam pengawasan anggaran. Ini anggaran untuk guru yang sangat membutuhkan, selama ini mereka hanya digaji Rp300.000-Rp400.000 saja/bulan. Anggaran seperti ini lebih menyentuh kebutuhan pendidikan di Sumsel,” katanya.

Selain anggaran bagi guru honor, para dewan juga mengajukan anggaran bagi ustad dan ustadzah di Sumsel guna peningkatan ilmu agama masyarakat. Selain politisi PKS tersebut, anggota Dewan lainnya juga mengusulkan pengoptimalan dana pendidikan guna pembangunan sekolah rusak yang juga menjadi kewenangan dari Pemprov Sumsel.

Kekecewaan serupa disampaikan anggota Banggar DPRD Sumsel Syaiful Padli.

“ 11 .300 data yang kami dapatkan dari mitra kerja kami Dinas Pendidikan untuk guru honor , mohon izin  jika diperkenankan di forum ini kembali kita alokasikan , tidak banyak-banyak hanya Rp100 ribu perorang , kali  12 bulan , Rp1.2 juta jadi Rp13, 5 miliar, mohon kita membuka hati terkait ini , di Komisi sudah mentok , saya bawa ke banggar,” katanya.

Namun jawaban Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati tidak memuaskan Syaiful Padli, terlihat Syaiful menarik napas panjang dan kecewa atas jawaban Anita yang dinilai tidak memberikan solusi.

Anggota Fraksi PAN DPRD Sumsel Abusari juga mengemukakan hal serupa, menurutnya  16 ribu lebih guru honor dan pegawai honor pasca SMA/SMK beralih ke provinsi  kini  nasibnya teraniaya dan  sudah tiga tahun mereka dapat honor dari dana BOS Rp200 ribu sampai Rp300 ribu perbulan itu dibayar empat bulan sekali.

Namun mis komunikasi muncul setelah Ketua DPRD Sumsel mengatakan rapat ini merupakan rapat dengan banggar bukan dengan pimpinan fraksi.

Namun Anita meminta aspirasi tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi dalam rapat paripurna nanti, sejurus kemudian Abusari yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumsel ini langsung meninggalkan rapat banggar tersebut karena merasa bukan anggota banggar DPRD Sumsel.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati  mengatakan, jika kalangan dewan berupaya agar stuktur keuangan daerah menjadi lebih menyentuh kepada masyarakat, seperti porsi pada kesehatan, pendidikan, dan infrastuktur. Pada porsi kesehatan misalnya, Pemprov baru hanya menganggarkan Rp121miliar dari kebutuhan Rp295 miliar yang dialokasikan sebagai subsidi bagi penerima manfaat iuran (PBI) BPJS kesehatan.

“Kita telah membuat catatan bagi APBD Sumsel. Semoga nantinya masih akan dievaluasi kemendagri. Ketiga itu diharapkan bisa dialokasikan bagi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi, saya juga memahami kekecewaan anggota dewan tadi,” terang politis Golkar ini.

Menurut Anita, DPRD memberikan catatan (perhatian khusus) agar alokasi anggaran bagi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Adapun ketiga catatan itu, ialah penimbunan lahan bagi kawasan perkantoran yang memakan biaya Rp170 miliar, alokasi 25 pekerjaan yang menjadi kewenangan kota dan kabupaten dengan nilai anggaran sekitar Rp260 miliar dan intensif camat.

Ketua TAPD Sumsel yang sekaligus Sekda Sumsel Nasrun Umar akhirnya bersikap.

“ Rp13 miliar dari rencana pembayaran hutang dari biro umum dan perlengkapan  Rp7 miliar dibayarkan  IPHI itu perjuangan saya  dengan pimpinan daerah, sisanya resikonya saya ambil dibayarkan untuk guru honor daerah, kalau tidak sesuai  nanti selama satu tahun  dengan segala kerendahan hati saya mohon kita koreksi  sama sama dalam anggaran perubahan ,” katanya.#osk