JAKARTA, METRO–Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mengatakan untuk memikirkan ulang pelaksanaan Pemilu 2024. Terlebih, KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah menyiapkan tahapan pesta demokrasi 2024.
“Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta-merta mengubah tahapan yang sudah ada,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12).
Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, DPR tetap mendukung Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai waktunya pada 14 Februari 2024.
“Pada saat ini DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati,” tegas Dasco.
Ketua MPR Bamsoet Tak Bijak
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta penyelenggaran Pemilu 2024 untuk dipikir ulang. Menurut Mardani, pernyataan tersebut tidak bijak di tengah penyelenggara Pemilu sedang menyiapkan tahapan pesta demokrasi 2024.
“Semua pihak sudah bersiap diri menghadapi Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu pun sudah bekerja, pernyaataan ini tidak bijak,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (9/12).
Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan, Pemilu 2024 merupakan agenda konstitusional yang harus dijalankan. Karena itu, Mardani menyayangkan ada pihak-pihak yang justru ingin melanggengkan kekuasaan.
“Pemilu 2024 merupakan tugas konstitusional dan hak rakyat untuk mendapatkannya,” tegas Mardani.
Ketua MPR Bambang Soesatyo sebelumnya menyatakan, penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang. Bamsoet beralasan Pemilu 2024 berpotensi memanaskan suhu politik nasional.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” ujar Bamsoermt dalam diskusi Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).
Terlebih, kata Bamsoet, publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf. Hasil survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut, 73,2 persen tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
“Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi memimpin kita semua?,” pungkas Bamsoet. (jpg)
