Isu penurunan angka stunting menjadi salah satu bahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, Senin (20/3). Hal ini mengingat tingginya prevalensi angka stunting di daerah itu, yakni 26.6 persen atau tertinggi ketiga di Sumbar.
Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri Dt Parpatiah menyorot upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting. Ia mewanti-wanti pemangku kepentingan di daerah itu untuk memastikan program yang dirancang dalam rencana aksi percepatan penurunan stunting masuk dalam dokumen perencanaan tahunan daerah.
“Penanganan stunting perlu mendapatkan porsi anggaran yang cukup, karena Agam mempunyai target prevalensi stunting di bawah angka 10 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi program kegiatan perangkat daerah terkait. Sehingga, ia mengingatkan perangkat daerah terkait untuk serius menangani persoalan stunting di Agam yang berada di posisi tiga terbesar di Sumbar.
“Akses masyarakat terhadap sanitasi dan air minum yang layak, akses pelayanan kesehatan serta akses pangan gizi yang cukup dan aman,” tuturnya.
Kepala Bappeda Agam, Endrimelson memaparkan, prevalensi stunting di Kabupaten Agam berdasarkan data e–PPGBM, menurun signifikan dari angka 10,9 persen pada 2020 menjadi 6,06 persen pada tahun 2022.
“Namun berdasarkan data survei nasional SSGI, prevalensi stunting meningkat, dari angka 19,1 persen pada 2021 menjadi 26,6 persen pada 2022,” sebutnya.
Menyikapi dua data tersebut lanjutnya, diharapkan menjadi acuan, kajian dan bahan evaluasi mendalam bagi stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas pendataan, perencanaan, intervensi dan pelaporan.
Ditambahkan, data sebaran prevalensi per kecamatan jika dibandingkan dengan angka kabupaten sebesar 6,06 persen, menunjukkan bahwa 9 kecamatan di atas angka kabupaten dan 7 kecamatan sudah dibawah angka kabupaten.(ptr)
