Palembang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai mengantisipasi dampak yang timbul di masyarakat bila Pemerintah Pusat resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan melakukan perumusan upaya jangka pendek dan panjang.
Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Rabu, mengatakan upaya jangka pendek yang dirumuskan itu di antaranya pemerintah dan instansi terkait harus turun mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kenaikan BBM itu perlu dilakukan.
Sebab, lanjutnya, masyarakat wajib tahu apa faktor yang mengharuskan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga terjadi kesepahaman yang utuh.
Ia mencontohkan misal di antaranya seperti, keuangan negara ini sangat terbatas jika harus mensubsidi BBM tapi fakta di lapangan pemanfaatannya ternyata dapat dikatakan salah sasaran.
“Atau masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat memanfaatkan BBM subsidi padahal bukan hak dia, contoh mobil mewah mengisi Pertalite yang notabene untuk warga yang kurang mampu atau truk angkutan Batubara mengisi Bio Solar,” kata dia, seusai rapat koordinasi lintas sektoral di Griya Agung Palembang.
Baca juga: Pemberian BLT kompensasi kenaikkan harga BBM di Sumsel masih dikaji
Selanjutnya dalam sosialisasi tersebut, kata dia, juga merancang bagaimana menumbuhkan peran aktif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengisian BBM di setiap SPBU, supaya pemanfaatan BBM subsidi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
“Pertamina sudah menginisiasinya dengan menerbitkan aplikasi digital (My Pertamina) tapi miliki keterbatasan tidak semua masyarakat punya Android maka kita perlu ada peran aktif masyarakat untuk turut mengawasinya,” kata dia.
Ia menjelaskan, Pertamina dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah termasuk TNI/Polri mengambil peran penting dalam menjalankan upaya antisipasi dampak jangka panjang bila harga BBM bersubsidi benar-benar naik nantinya.
Dalam rencana jangka panjang tersebut, kata dia, Pertamina atau anak perusahaanya di daerah sebagai distributor utama mesti menjamin kelancaran pasokan BBM bersubsidi seperti Pertalite, Bio Solar dalam jumlah yang cukup sehingga tidak terjadi kelangkaan ataupun antrean di SPBU.
Baca juga: Jokowi mulai pembagian BLT pengalihan subsidi BBM di Jayapura
Kemudian, pihak Kemenkeu harus siapkan memberikan bantalan sosial kepada masyarakat dan memastikannya tersalurkan tepat sasaran.
“Hal tersebut sebagaimana yang diumumkan beberapa waktu lalu bantalan sosial dari pemerintah itu sebagai kompensasi bila harga BBM naik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia berharap mudah-mudahan isu kenaikan harga BBM belakangan dan fakta yang ada ini menjadi momentum untuk negara merubah skema penyaluran dari subsidi barang ke subsidi ke orang atas fakta yang ditemukan di lapangan.
“Dialihkan ke subsidi orang karena daya beli masyarakat itu yang mesti dikuatkan dalam kondisi ini itu yang penting,” ujarnya.
Deru menyebutkan dalam kondisi ini, TNI/Polri dituntut mesti lebih kuat lagi dengan melahirkan langkah-langkah strategis dan tetap humanis meredam dampak yang mungkin timbul di masyarakat.
Di mana dampak yang dimungkinkan timbul seiring isu kenaikan harga BBM subsidi itu terjadi panic buying, penimbunan BBM, hingga gelombang demonstrasi penolakan dari kalangan masyarakat, mahasiswa dan buruh.
“Kita belum tahu kapan (kenaikan harga BBM) tapi kita harus mulai mengantisipasinya supaya Sumsel tetap kondusif zero konflik dan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan baik,” kata dia, didampingi Kepala Polda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati.
Baca juga: BEM RI minta subsidi BBM dialihkan untuk sektor produktif
Baca juga: Pertamina dorong masyarakat daftarkan kendaraannya untuk melindungi masyarakat yang berhak
