Pandangan bahwa RUU Cipta Kerja perlu disahkan pada Agustus 2020 lebih didukung pemilih Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 dibandingkan pemilih Prabowo. Di antara yang tahu RUU cipta Kerja, 70% pemilih Jokowi mendukung pengesahan RUU Cipta kerja; sementara hanya 56% pendukung Prabowo yang mendukung.
Temuan itu disampaikan dalam konferensi pers virtual hasil survei nasional berkala Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang kondisi ekonomi Indonesia di masa pandemi, Selasa 14 Juli 2020. Wawancara per telepon dilakukan pada 8-11 Juli 2020 terhadap 2.215 responden yang dipilih secara acak di seluruh Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abas, temuan ini mengindikasikan masih adanya muatan politik dalam penilaian masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja.
“Nampaknya kontestasi politik yang diwariskan oleh pilpres masih berbekas,” kata Abbas, “sehingga penilaian terhadap isi RUU Cipta Kerja masih dipengaruhi pembelahan tersebut.”
Menurut survei SMRC, awareness tentang RUU Cipta Kerja lebih tinggi pada kelompok pemilih Prabowo. Hanya sekitar 22% pendukung Jokowi yang tahu RUU Cipta kerja, sementara 33% pendukung Prabowo tahu.
Namun di antara yang tahu, dukungan pada RUU Cipta Kerja terlihat lebih tinggi pada kelompok pemilih Jokowi. Mayoritas dari pemilih Jokowi (70%) mendukung dan hanya 18% yang tidak mendukung RUU disahkan pada Agustus 2020. Sebaliknya, mayoritas dari pemilih Prabowo (56%) tidak mendukung dan hanya 39% yang mendukung pengesahan RUU Cipta Kerja.
Menurut Abbas, efek politik ini juga nampaknya terlihat dalam perbedaan dukungan terhadap RUU Cipta Kerja antar wilayah.
Menurut Survei SMRC, tingkat dukungan agar RUU disahkan pada Agustus di DKI + Banten dan Jawa Barat paling rendah dibandingkan daerah-daerah lain. Di DKI + Banten, di antara warga yang tahu, hanya 35% yang mendukung agar RUU segera disahkan, dan di Jabar mencapai 37%; sementara di Bali + Nusa tenggara mencapai 80%, Sulawesi 69%, Maluku + Papua 69%, Jatim 62%, Jateng + DIY 56%, dan Sumatra 54%.
“Bila kita melihat hasil Pilpres 2019,” kata Abbas, “DKI + Banten dan Jawa Barat adalah daerah yang tingkat dukungannya terhadap Prabowo relatif lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain.”
Abbas mengakui bahwa yang ditemukan dalam survei ini adalah sebuah pola yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. “Namun kalau benar bahwa penilaian terhadap sebuah RUU yang akan mempengaruhi secara signifikan perkembangan ekonomi Indonesia ke depan ditentukan oleh sentimen politik,” ujar Abbas, “itu tentu sangat disayangkan.” (rel)
