Bupati Limapuluh Kota
Menjelang pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Limapuluh Kota tahun 2023, kalangan DPRD setempat meminta pemerintah daerah, menambah alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
DPRD beralasan, anggaran untuk pemulihan ekonomi perlu ditambah untuk mengantisipasi resesi ekonomi global tahun 2023.
“Mengantisipasi efek yang terjadi akibat resesi tahun 2023 yang berdampak kepada APBD. Maka, Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk membuat alokasi tambahan anggaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Haji Ermizal Jalinus selaku Ketua Fraksi PPP di gedung DPRD, pekan lalu.
Tidak itu saja, Haji Ermizal Jalinus yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Limapuluh Kota, meminta pemerintah daerah memperhatikan pelaku usaha mikro.
”Krena pelaku usaha ini yang menopang perekonomian yang paling bawah dan banyak menyerap tenaga kerja. Apalagi untuk menghadapi resesi tahun 2023 diperlukan persiapan ekonomi yang kuat,” kata Haji Emi, panggilan akrab Ermizal.
Harapan agar Pemkab Limapuluh Kota mengalokasikan anggaran buat pemulihan ekonomi, juga disampaikan Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional. Fraksi yang terdiri dari Haji Darlius dan Akmal Rustam (PDI-Perjuangan), Emmy Setiawan dan Asrul (PKB), serta Alia Efendi (NasDem) ini, bahkan menyentil Rancangan APBD 2023 yang lebih banyak untuk infrastruktur.
“Dalam Rancangan APBD 2023 yang disusun dengan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Mengapa hanya diprioritaskan pada pembangunan infrastuktur pelayanan publik saja? Padahal yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” begitu pandangan Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional.
Hanya saja, permintaan dari Fraksi PPP dan Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional, agar pemda menambah alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan untuk mengantipasi resesi ekonomi tahun 2023, belum dijawab Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo secara khusus. Namun demikian, bupati yang datang ke gedung DPRD, sempat menceritakan upaya yang dilakukan pemda terhadap pelaku usaha mikro.
Menurut Bupati Safaruddin, pemda saat ini terus berupaya melakukan pembinaan, pendampingan serta fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro. Upaya itu dilakukan pemda melalui delapan hal. Pertama, pembinaan dalam bentuk pelatihan baik manajerial maupun teknis sudah kepada UMKM.
Kedua, fasilitasi dan pendampingan terhadap legalitas usaha. Seperti Nomor Induk Berusaha, PIRT, Izin Edar BPOM dan fasilitasi sertifikasi halal. Ketiga, untuk memperluas pemasaran, pemda sudah lakukan temu usaha dengan pasar modern, dan distributor besar.
“Keempat, promosi produk pelaku usaha mikro kita lakukan melalui media sosial dinas dan PLUT KUMKM, juga mengikutsertakan produk pelaku usaha mikro di berbagai event pameran. Disamping itu melalui galeri PLUT KUMKM, kita juga melakukan promosi produk,” kata Safaruddin.
Sedangkan keenam, menurut Safar, dalam rangka mendukung P3DN dan meningkatkan keikutsertaan UMKM di dalam pengadaan barang dan jasa, pemkab sudah lakukan pendampingan dan fasilitasi pelaku UMKM untuk masuk di dalam katalog elektronik lokal Kabupaten Limapuluh Kota. Termasuk ke dalam pasar digital (Padi) BUMN dan LKPP.
“Ketujuh, untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, telah melakukan fasilitasi dan pendampingan akses permodalan ke sumber permodalan baik perbankan maupun nonperbankan. Dan ke delapan, melalui dana APBD, beberapa kelompok UMKM, diberi bantuan peralatan usaha untuk mendukung pengembangan usahanya,” kata Safaruddin Dt Bandaro Rajo. (frv)
