JAKARTA – Pemerintah akan membagi secara proporsional tambahan kuota haji 2017 untuk mengurangi panjangnya antrean calon jemaah haji dari Indonesia. Pembagian akan disasarkan pada jumlah pendudukan muslim maupun lama masa tunggu (waiting list). Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar dengan tema “Mewujudkan Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Efektif, Efisien, Aman, Nyaman, sesuai Syariat Islam” di Jakarta, Kamis (26/1).
Seperti diketahui, kuota haji Indonesia tahun ini kembali normal. Setelah sejak tahun 2013 dipotong 20 persen sebagai dampak renovasi Masjidil Haram sehingga hanya 168.800. Mulai tahun ini kuota haji Indonesia menjadi 211.000 ditambah kuota tambahan sebesar 10 ribu. Lukman mengakui bahwa saat ini daftar tunggu calon jemaah haji terus memanjang seiring antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.
Pada saat yang sama, lamanya antrean juga menyebabkan minat masyarakat untuk melaksankaan umrah terus meningkat. Terkait hal itu, Lukman berpesan agar masyarakat selektif dalam memilih travel saat akan mendaftar umrah. Menurutnya, pelanggaran kasus umrah didominasi oleh travel yang tidak berizin. Menag meminta publik untuk memperhatikan lima pasti sebelum mendaftar ke biro perjalanan umrah. “Pastikan izinnya, pastikan maskapainya, pastikan jadwal penerbangannya, pastikan visanya, pastikan tiket berangkat dan pulangnya.
Terkait maskapai penerbangan agar diperhatikan betul maskapai yang digunakan itu maskapai dalam negeri,” tambah Lukman. Lukman juga menegaskan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, langkah-langkah persiapan sudah dan terus dilakukan agar pelayanan ibadah haji tahun ini lebih baik lagi. “Persiapan dilakukan sejak awal karena kembali normalnya kuota haji tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan akomodasi, transportasi, dan layanan katering jemaah di Arab Saudi,” papar Menag.
Lebih dari itu, Kemenag juga melakukan sejumlah langkah guna memperbaiki layanan. Upaya yang sudah dilakukan, antara lain mengusulkan perbaikan tenda kualitas tanda dan penyediaan listrik di Arafah, penambahan karpet di Muzdalifah, serta peningkatan kualitas toilet di Mina. Kemenag juga meminta pihak Saudi Arabia untuk menyediakan kursi roda bagi jemaah di Jamarat, memberikan layanan emergency bagi jemaah sakit, serta upgrade layanan transportasi dari bandara ke pemondokan, baik di Makkah maupun Madinah. Ia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji memerlukan kemampuan dan pengalaman operasional. Sebab, selain harus memberikan layanan prima, penyelenggara juga dituntut mampu memberikan pembinaan dan perlindungan maksimal kepada jemaah haji. cit/E-3
