Ketika inflasi melandai di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, dugaan bahwa daya beli menurun menjadi relevan. Dan ketika jumlah penduduk miskin bertambah pada saat inflasi berada di titik rendah, kelesuan ekonomi itu memang nyata terjadi. Nilai uang tak terlalu tergerus.
Namun, tetap saja ada puluhan orang yang masih terjerembap di jurang kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menun jukkan bahwa per Maret tahun ini penduduk miskin mencapai 27,7 juta orang. Jumlah tersebut bertambah 6,90 ribu jika dibandingkan dengan September 2016 yang tercatat 27,76 juta orang.
Secara persentase, penduduk miskin pada Maret 2017 mencapai 10,64 persen atau turun tipis 0,06 percentage point dibanding September 2016 yang tercatat 10,70 persen. Penurunan yang relatif lebih lambat daripada periode sebelumnya. Kemiskinan juga makin dalam dan kian parah. Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2016 adalah 1,74 dan pada Maret 2017 naik menjadi 1,83. Indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,44 menjadi 0,48. Tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa yang miskin semakin sulit terangkat dari jurang kemiskinan.
Lalu ke mana saja APBN yang me ningkat dari tahun ke tahun itu dibelanjakan? Bu kan kah sudah banyak anggaran untuk mengen taskan kemiskinan? Bukankah pencabutan subsidi ditujukan agar banyak anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kemakmuran?
Pemerintah patut menjawab aneka per tanyaan dasar tersebut. Pemerintah yang kabinetnya diisi sejumlah ekonom itu tentu juga tahu persis bahwa kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan kumpulan orang-orang yang malas bekerja. Kemiskinan merupakan buah busuk dari pohon masalah struktural.
Masalah akses pendidikan. Benar yang dikatakan pejuang kemanusiaan Nelson Mandela. Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selama kemiskinan berlanjut, tiada kemerdekaan sejati. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
