Pemeriksaan rutin
kesehatan ibu hamil
sebagai salah satu
upaya mencegah
stunting pada anak.(IST)
Upayakan penurunan stunting, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2KBP3A) harapkan peran aktif Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Kepala DINAS SOSIAL P2KBP3A, Osman Bin Nur menyebut secara keseluruhan TPK di Padangpanjang berjumlah 120 orang yang terbagi menjadi 40 tim.
Peran aktif pendampingan tim disebutkannya sangat menentukan keberhasilan program pengentasan stunting di kota berjuluk Serambi Mekkah itu.
“TPK melakukan upaya penurunan stunting dengan melakukan pendampingan terhadap calon pengantin (catin), ibu hamil, dan pascabersalin. Mereka melakukan edukasi, sharing informasi dan melakukan surveilans pada sasaran keluarga berisiko stunting,” tutur Osman melalui selularnya, Senin (11/7) kemarin.
Sementara Kabid Pengendalian Penduduk dan KB, Netti Herawati menuturkan, TPK perlu didukung dan dikuatkan lantaran sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting. TPK ada di setiap kelurahan, yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB.
“Misalnya sebelum melangsungkan pernikahan, catin wajib memeriksakan dirinya ke puskesmas untuk mendapatkan edukasi. Begitupun kepada ibu hamil, bagaimana mengonsumsumsi makanan sehat. Serta pascasalin, menyarankan memakai alat kontrasepsi sampai anak berumur tiga tahun,” sebutnya.
Sementara bagi pasangan usia tua yang memiliki banyak anak, dianjurkan memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti Medis Operatis Pria (MOP) atau vasektomi dan Medis Operatif Wanita (MOW) atau tubektomi.
“Kita juga melakukan audit kasus stunting. Apakah karena gizinya, pola asuh, akses air bersih, dan lingkungan. Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) perlu diperkuat,” ujarnya seraya menjelaskan terbentuknya TPK pada November 2021 lalu. (wrd)
