Pemerintah kini tengah mempertimbangkan untuk mencabut blokir layanan percakapan instan, Telegram. Layanan pesan instan ini diblokir Jumat lalu karena dianggap membahayakan keamanan negara. Di Telegram, ada banyak kanal bermuatan propaganda radikalisme, terorisme dan paham kebencian. Termasuk cara merakit bom dan melakukan penyerangan. Tak kunjung berhasil mengontak Telegram, blokir pun dijatuhkan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Telegram diblokir demi keamanan negara dan masyarakat. Kini blokir dipertimbangkan dicopot karena pendiri Telegram akhirnya merespons, bahkan memberi usulan. Salah satunya membentuk tim moderator yang paham bahasa dan budaya Indonesia sehingga lebih responsif.
Di satu sisi, Telegram adalah satu dari banyak pilihan layanan pesan instan. Namun Telegram memang menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi. Percakapan terenkripsi, tak bisa disadap, juga punya fasilitas pesan rahasia. Layanan Telegram terbukti beberapa kali dipakai sebagai dalam aksi terorisme – untuk komunikasi dan koordinasi. Misalnya pada 2015 di serangan Paris dan Turki. Sejumlah tersangka terorisme yang ditangkap Desember tahun lalu juga mengaku belajar membuat bom dari Telegram. Jumlah pengikut kanal yang dioperasikan oleh ISIS pun meningkat tajam.
Tapi memblokir Telegram tak serta merta menyelesaikan persoalan. Kelompok teroris bisa dengan mudah mencari cara lain menjangkau mereka yang bisa dibujuk ikut gerakan radikalisme. Dengan menutup Telegram, Pemerintah justru bakal kesulitan mendeteksi percakapan yang terjadi di tengah kelompok radikal. Artinya, kehilangan kesempatan untuk mencegah aksi terorisme terjadi. Padahal, itu juga yang penting dilakukan demi mencegah timbulnya korban.
Pemerintah justru mesti lebih gesit dibandingkan kelompok teroris dan radikal. Kalau teroris punya seribu langkah menuju aksinya, maka Pemerintah mesti punya dua ribu langkah untuk mencegah itu terjadi.
