Medan ( Berita ) : Guru honor untuk tingkat SMA sederajat di Provinsi Sumatera Utara diharapkan bersabar karena belum menerima gaji setelah pengelolaannya diambil alih pemerintah provinsi. “Kami sangat berharap, jangan sampai ada yang mogok mengajar,” kata anggota Komisi E DPRD Sumut HM Nezar Djoeli di Medan, Minggu [5/3].
Menurut dia, Pemprov dan DPRD Sumut sedang mencari solusi untuk mendapatkan dana guna membayar gaji guru honor yang tertunda setelah pengelolaannya ditarik ke provinsi.
DPRD Sumut telah mendatangi Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan untuk membahas penggajian guru honor tersebut. Diantara solusi yang ditawarkan adalah menjadikan gaji guru honor sebagai salah satu nomenklatur dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Setelah disetujui, nanti ganjinya akan ‘dirapel’ atau dibayar keseluruhannya,” ujar Nezar.
Solusi lain yang juga disiapkan adalah memasukkan penggajian guru honor dalam anggaran Dinas Pendidikan yang dianggarkan dalam APBD Sumut. Karena itu, para guru honor di SMA/SMK Negeri di Sumut diharapkan bersabar dan tidak melakukan mogok mengajar karena belum mendapatkan gaji. “Kami maklum atas kesulitan para guru honor, tapi jangan disikapi dengan mogok mengajar, kasihan para murid,” ujar politisi Partai Nasdem itu.
Sebelumnya, tenaga pendidik dan kependidikan berstatus honorer di Kota Tanjungbalai mengancam akan mogok akibat belum menerima gaji pascaalih kelola SMA/SMK dari pemerintah kota ke provinsi. Ancaman mogok itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Tanjungbalai H Arifin ketika menyampaikan aspirasi ke DPRD Tanjungbalai. (ant )
