Kota Padangpanjang termasuk dalam tujuh kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka stunting di Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Sumbar di Auditorium Gubernuran, Jumat (27/1).
Pada 2021 angka stunting di Padangpanjang berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yaitu 20%-an. Pada 2022 menjadi 16,8% atau turun sekitar 3,2%. Kota Serambi Mekkah ini juga peringkat kedua angka stunting terendah di Sumbar. Kota Sawahlunto 13,7%, Kota Bukittinggi 16,8% dan Kota Payakumbuh 17,8%.
Wagub Audy selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menyampaikan, berdasarkan data SSGI, angka stunting Sumbar 2021 sebesar 23,3% dan sudah berada di bawah rata-rata nasional. Namun pada 2022 mengalami kenaikan 1,9% menjadi 25,2%.
“Kita laksanakan rakor ini di awal tahun, kita ajak semua stakeholder terkait berkumpul dan kita acari solusinya,” ujarnya.
Audy juga mengatakan, upaya intevensi wajib dilakukan pemerintah daerah dalam penurunan stunting. Di antaranya pemberian pil penambah darah terkhusus pada ibu hamil dan peningkatan konsumsi protein hewani pada anak di seluruh Sumbar.
“Mumpung masih awal tahun, kita perkuat koordinasi dan komunikasi. Terutama dengan dokter, bidan dan puskesmas yang akan turun menjadi tumpuan kekuatan kita di kota/ kabupaten,” tuturnya.
Kementerian Kesehatan menggunakan data SSGI untuk menetapkan status stunting suatu daerah. Untuk 2022, Kota Padang Panjang mendapatkan 53 blok sensus. Di mana satu blok terdapat 10 balita yang artinya ada sekitar 530 balita yang disurvei, dengan hasil 83 balita dinyatakan stunting.
Walaupun mengalami penurunan, tapi Padangpanjang masih belum mencapai target nasional yaitu 14%. Untuk itu butuh kerja yang lebih keras lagi dalam penanganan stunting ini agar kota ini terbebas dari stunting. Ikut hadir Ketua TP-PKK Kota, dr. Dian Puspita Fadly Amran, Ketua TP-PKK dan Dinas Kesehatan se-Sumbar serta undangan lainnya. (*)
