Wagub: Bila tak Terkait Longsor, Bisa Jalan lagi
Pemprov Sumbar mulai mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas galian C yang marak di sepanjang jalur Sumbar-Riau. Setelah menurunkan inspektur tambang untuk memastikan penyebab longsor di jalan negara tersebut, Pemprov Sumbar juga sudah menyetop aktivitas pada tiga lokasi tambang batu di kawasan Pangkalan, Limapuluh Kota.
“Itu di-stop sementara waktu,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, saat memonitor proses tanggap darurat banjir dan longsor Limapuluh Kota, Senin (13/3). Nasrul Abit memonitor proses tanggap darurat yang sudah berlangsung sepuluh hari bersama puluhan pejabat Pemprov Sumbar.
Menurut Nasrul Abit, penyetopan aktivitas tambang di tiga lokasi Galian C di dekat jalan Sumbar-Riau, tidak jauh dari lokasi longsor yang menewaskaan enam warga Sumbar dan Sumut, dilakukan sementara waktu. Sampai tim yang diturunkan Pemprov selesai melakukan analisa dan evaluasi.
“Kalau hasil evaluasi menunjukan peristiwa banjir dan longsor kemarin tidak ada kaitannya dengan aktivitas tambang. Kemudian perusahaan juga mengantongi izin resmi itu, kita persilakan beroperasi lagi,” imbuh Nasrul Abit.
Selain menyetop sementara waktu tiga lokasi tambang, Pemprov Sumbar telah meminta Balai Sungai III di Riau dan Balai Sungai V Sumbar untuk duduk bersama. Menuntaskan standar debit air dan sistem buka-tutup pintu waduk PLTA Kotopanjang yang ditengarai mengalami sendimentasi (pendangkalan).
“Artinya, nanti akan ada pembicaraan antara Gubernur Riau dengan Gubernur Sumbar. Tentu kita selesaikan secara komprehensif. Tidak ada yang dirugikan. Baik masyarakat Sumbar di Limapuluh Kota, maupun Riau,” kata Nasrul Abit.
Dalam kunjungan kemarin siang, bersama rombongan besarnya, termasuk pengusaha yang tergabung dalam kepengurusan Real Estate Indonesia (REI) Sumbar, berencana hendak datang lagi ke Pangkalan.
Tapi mendengar proses tanggap darurat sudah berakhir, Wagub memutuskan berkunjung sampai di posko utama penangan banjir dan longsor saja. “Saya berkesimpulan, Pemkab Limapuluh Kota dan Satgas bekerja cepat. Salut,” pujinya.
Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyebut, tanggap darurat banjir dan longsor, awalnya ditetapkan sepekan, terhitung sejak 3 sampai 10 Maret. Setelah itu, diperpanjang tujuh hari lagi. Namun, dalam perjalanan, karena melihat recovey (pemulihan) yang dilakukan lintas hampir tuntas, tanggap darurat diputuskan berakhir, kemarin.
Hal ini menurut Wagub Nasrul Abit, membuktikan jika Bupati Limapuluh Kota, Kapolres dan Dandim, bekerja terukur. “Artinya, langkah Bupati menunjuk Kapolres sebagai Dansatgas dan Dandim sebagai Wadansatgas, ini layak diadopsi daerah lain, sewaktu-waktu ada bencana dahsyat,” jelas Wagub.
Apalagi, menurut Wagub, bencana di Limapuluh Kota saban hari menelan korban jiwa sebanyak 8 orang serta tiga lainnya, sesuai data terakhir, mengalami luka-luka. “Bencana yang terjadi kemarin telah menimbulkan kerugian material Rp 253 miliar lebih,” aku Wagub.
Meski tanggap darurat sudah berakhir, tapi Irfendi memastikan Pemkab Limapuluh Kota bersama seluruh stakeholders yang terlibat dalam penanganan bencana akan terus menghadirkan negara ke tengah masyarakat yang terdampak bencana.
“Kita juga masih menunggu dana cash for work dari BNPB dan jaminan hidup dari Kemensos untuk masyarakat kita,” kata Irfendi. Bupati Irfendi Arbi mengucapkan ribuan terima kasih, atas bantuan moril dan materil seluruh pihak yang ikut menangani proses penanggulangan bencana.
Senada dengan Irfendi, Dansatgas Penanganan Banjir dan Longsor AKBP Bagus Suropratomo bersama Wakilnya Letkol Inf Heri Sumitro, Irfendi meminta maaf jika selama operasi kemanusiaan pasca bencana, ada komunikasi yang tidak lancar maupun tersendat.
“Semata-mata kami hanya bertanggung jawab kepada mandat yang diberikan Pak Bupati dan jajaran Forkompinda, untuk menangani bencana ini secara bersama-sama. Semoga bencana kemarin, semakin merekat rasa silaturahmi dan kecintaan kita terhadap NKRI, serta daerah ini,” kata Bagus dan Heri Sumitro.
Jaga Momentum Kebersamaan
Di sisi lain, tokoh-tokoh perantau Limapuluh Kota yang tergabung dalam Gonjong Limo Padang, menyampaikan apreasisi kepada bupati, wakil bupati, serta semua pihak yang secara bersama-sama membangun kekuatan dan solidaritas, untuk menanggulangi musibah banjir dan longsor di daerah ini.
Para tokoh Gonjong Limo Padang di antaranya termasuk Rektor UNP Profesor Ganefri, mantan Rektor Unand Profesor Werry Darta Taifur dan Prof dr Muchlis Hasan berharap, momentum saat ini tidak boleh hilang begitu saja, untuk memperkuat barisan dalam mengatasi bencana.
Sekaligus menyelamatkan Limapuluh Kota dari ancaman bencana alam berikutnya secara komprehensif dengan dukungan dari pemerintah pusat.
Pengurus Gonjong Limo Padang yang di antaranya juga termasuk Hasril Chaniago, Fachrul Rasyid HF, Nurkolis, dan Haji Syafnir, meminta Pemkab Limapuluh Kota bersama unsur perguruan tinggi, terutama Unand dan UNP, perlu dengan segera menyiapkan dokumen untuk mengatasi banjir di daerah ini. Baik dari hulu maupun arah ke muara.
“Kami juga mendesak Pemprov Sumbar untuk mengirim surat kepada pemerintah pusat, segera mengadakan pertemuan kordinasi segi tiga, antara Pemprov Sumbar, Pemprov Riau dan PT PLN. Ini untuk mencegah banjir susulan dalam skala lebih luas,” kata Profesor Werry Darta Taifur.
Mewakili, Gonjong Limo Padang, ia juga meminta dengan segera Pemprov Sumbar mengkaji ulang izin pertambangan yang telah dikeluarkan untuk 20 lokasi di Limaapuluh Kota.
Sekaligus, mengevaluasi operasional dan meningkatkan pengawasan terhadap 6 perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Koto Alam atau longsor saat ini.
“Terakhir, kami dalam pertemuan dengan Bupati Minggu lalu (12/3), mengharapkan agar Bupati dan Wakil Bupati, selalu sejalan dalam menjalankan roda pemerintahan dan membangun Limapuluh Kota yang selama ini relatif terlambat perkembangannya dalam beberaoa aspek pembangunan,” ulas Profesor Werry Darta Taifur. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
