Selesainya jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok dan penurunan dwelling time dari 3,2 hari ke 2,5 hari terus digenjot pemerintah. Langkah ini bakal mempercepat distribusi barang di pelabuhan, memangkas ongkos logistik, dan berujung pada peningkatan daya saing.
Kelancaran aktivitas sebuah pelabuhan tergantung banyak hal, salah satunya jaringan jalan. Lantaran itu, peresmian jalan tol akses Tanjung Priok yang dilewati oleh 3.600 kontainer setiap hari sepanjang 11,4 km oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu (15/4/2017) bakal mempercepat arus distribusi logistik dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Betapa sentralnya pelabuhan ini bisa dilihat dari besarnya kegiatan ekspor impor yang mencapai 65 % dari seluruh volume ekspor impor di Tanah Air. Tanjung Priok juga berperan penting, di mana semua logistik yang datang akan bersandar di pelabuhan ini sebelum disebar ke pelabuhan lain di seluruh Indonesia.
Data memperlihatkan ship call statistic by unit untuk ocean going (OG) tahun 2016 sebanyak 3.826 dan untuk inter island (II) adalah 10.567. Sementara sampai Februari 2017 tercatat sebesar 586 (OG) dan 1.563 untuk II.
Sebagai jantung pelabuhan laut, keberadaan Tanjung Priok tidak dapat berdiri sendiri. Ia mesti ditopang oleh sarana pendukung, sumber daya manusia, sistem manajemen, dan jaringan jalan yang memadai. Kalau prasyarat itu terpenuhi, pergerakan logistik menjadi lebih lancar. Ibarat jantung dalam tubuh manusia, baru akan berfungsi optimal, jika ditopang oleh pembuluh-pembuluh darah yang sehat.
Keberadaan tol ini akan mengurangi beban volume kendaraan dari arah Karawang, Bekasi, maupun dari arah timur lainnya yang selama ini hanya terpaku pada jalan arteri. Waktu tempuh perjalanan melewati tol akan bisa lebih hemat sekitar 1-2 jam. Tol ini juga merupakan bagian dari sistem jaringan jalan tol Jabodetabek yang terhubung ke jalan tol lingkar luar dan lingkar dalam Jakarta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, dengan beroperasinya jalan tol ini, ada penghematan waktu dan biaya. “Akan ada kemudahan berupa penghematan terhadap cost dan kepastian waktu. Sebelum ada tol kan lama, capek dan kurang aman. Jadi ini suatu lompatan besar,” jelas Budi Karya Sumadi.
Itu artinya, akses tol ini berkontribusi pada penurunan biaya distribusi dan menurunkan biaya produksi yang berujung pada peningkatan daya saing. Hal yang kerap diutarakan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, di mana memenangkan persaingan adalah kunci kemajuan di era kompetisi.
Seperti diketahui, biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan survei Bank Dunia, pada tahun 2014 biaya logistik nasional cukup besar yaitu 24% dari Produk Dometik Bruto. Biaya tersebut diusahakan turun menjadi 16% pada tahun 2019, angka yang kira-kira sama dengan Thailand.
Sementara itu logistic performance index (LPI) tahun 2016, yang menunjukkan kinerja penanganan logistik dalam perdagangan memperlihatkan, Indonesia ada peringkat ke 63 dari 160 negara dengan skore 2, 90. Jerman berada di pemuncak dengan skor 4,23. Sementara Republik Arab Syria ada di paling buncit dengan skor 1,60. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berada di tengah. Singapura pada ranking ke-5, Thailand 45, Vietnam 64, Filipina 71, dan Myanmar 113.
Skor LPI ini didapat dari enam indikator. Yakni: kepabeanan, infrastruktur, international shipment, logistic competence, tracking dan tracing, serta timeliness. Tiga indikator pertama masih berada di bawah nilai skor. Kepabeanan (2,69), infrastruktur (2,65), dan international shipment (2,90). Dengan demikian perhatian dan pembenahan mesti diarahkan pada 3 indikator ini sambil terus meningkatkan 3 indikator lain agar lebih memuaskan.
Secara tidak langsung membaiknya LPI, akan memperbaiki dwelling time. Karena pelayanan kepabeanan, salah satu indikator LPI juga menjadi indikator yang signifikan dalam dwelling time. Dwelling time adalah waktu yang dihitung mulai dari pembongkaran peti kemas dan diangkat dari kapal hingga peti kemas tersebut meninggalkan terminal dan keluar melalui pintu utama pelabuhan.
Lama tidaknya dwelling time tergantung pada kecepatan pengurusan 3 hal. Pre-clearance, customs, dan post-clearance. Pre-clearance adalah peletakan kontainer di tempat penimbunan sementara dan penyiapan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Sedang customs clearance meliputi pemeriksaan fisik kontainer (khusus jalur merah), verifikasi dokumen oleh Bea Cukai, dan instansi terkait lain (Karantina, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, BPOM). Seusai Bea Cukai mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Lalu, post clearance adalah saat peti kemas diangkut ke luar pelabuhan.
Import container dwelling time memegang peranan penting karena berhubungan dengan lama waktu yang harus dilalui peti kemas yang berada di dalam terminal dalam menunggu proses selesainya dokumen pembayaran dan pemeriksaan kepabeanan.
Semakin cepat dwelling time, semakin baik dan semakin efisiensi penanganan logistik. Data menunjukkan, dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok per 18 April 2017 adalah 3,22 hari. Dwelling time 3,22 hari tersebut masih lebih tinggi 0,72 hari dari target pemerintah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, selama 2,5 hari.
Dengan waktu 2,5 hari tersebut, diharapkan pre-clearance atau waktu pengajuan dokumen pemberitahuan impor barang maksimal satu hari. Kemudian, custom clearance atau pengecekan barang selama 12 jam. Sementara post-clearance atau pengeluaran barang impor dari pelabuhan selama satu hari.
Kalau target tersebut tercapai maka penyelesaian akses tol Pelabuhan Tanjung Priok dan percepatan dwelling time bakal berujung pada peningkatan daya saing Indonesia.
