Proyek pengerjaan jalan trans Mentawai dengan kategori jalan nasional dan jalan kabupaten diperkirakan akan rampung pada 2024.
Saat ini khusus jalan nasional di Pulau Sipora masih tersisa dan belum dilakukan pengerasan sepanjang 37,39 kilometer dari total 89,49 kilometer.
Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Mentawai, Asmen Simanjorang, Kamis (23/6) mengatakan, target jalan trans Mentawai pada tahun 2024 seluruhnya terbuka. Khusus untuk jalan nasional di Pulau Sipora bisa rampung pada tahun 2024 mendatang.
”Tahun 2024, Kementrian PUPR menargetkan untuk jalan trans Mentawai seluruhnya terbuka. Khusus untuk jalan nasional di Sipora bermungkinan besar tuntas 2024. Namun, hal ini, perlu diklarifikasi lagi ke Kementerian PUPR karena itu jalan nasional, kewenangan ada di Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Dia mengatakan, ada 3 ruas jalan nasional di Pulau Sipora sesuai SK Kementrian PUPR nomor 248/KPTSM/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan jalan kolektor-1 (JKP-1), yakni, ruas jalan Tuapejat-Rokot, 36,10 kilometer, Rokot-Sioban, 21 kilometer, dan Sioban-Katiet, 32,39 kilometer.
Saat ini, kata dia, yang sudah tuntas baru sepanjang 52,10 kilometer. Dia juga mengatakan untuk jalan trans Mentawai di Pulau Siberut dan Pagai Utara-Selatan yang merupakan sebagian besar jalan Kabupaten secara bertahap akan dilakukan pengerasan.
Minimal, lanjut dia, tahun 2024 seluruh jalan sudah terbuka dan terhubung satu dengan yang lain, terutama di masing-masing 4 besar Pulau yang ada di Kepulauan Mentawai.
”Lebih kurang Rp 300 miliar anggaran dari pemerintah pusat yang akan dikucurkan secara bertahap untuk pengerjaan jalan trans Mentawai hingga tahun 2024 mendatang. Mudah-mudahan, ini bisa berjalan sesuai rencana. Dimana, jalan trans Mentawai ini nantinya akan berdampak terhadap terbukanya akses darat antar kecamatan di masing-masing pulau besar dan juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai,” ungkapnya.
Sementara, untuk pembangunan ruas jalan provinsi, Mentawai masih sangat minim dukungan anggaran. Dia berharap, ke depan, pembangunan jalan provinsi di Kepulauan Mentawai juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi. Bagaimana pun juga, Mentawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sumatera Barat. (rif)
